GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kembali berbeda pendapat soal program kebijakan. Setelah kasus sekolah gratis beberapa waktu lalu, kini giliran soal pinjaman bank dunia untuk pengerukan kali. Ahok mengatakan telah membatalkan kerjasama dengan Bank Dunia, sedangkan Jokowi membantah pernyataan Ahok tersebut.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menilai pinjaman uang sebesar Rp 1,2 triliun dari World Bank atau Bank Dunia untuk pengerukan sungai akan mempersulit Pemprov DKI. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta makin mantap untuk membatalkan kontrak kerja tersebut. Dalam waktu dekat pemprov segera melayangkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sekaligus menawarkan usulan agar ditangani sendiri oleh DKI menggunakan dana APBD dan mengganti nama proyek itu.
"Keputusan akan mencabut kontrak kerja itu bukan semata-mata karena keinginan pemprov. Tapi, persyaratan yang berbelit-belit justru membuat kacau rencana kerja," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, Selasa (23/4). Ahok menegaskan, tidak perlu menggunakan nama-nama bank dunia.
Menurutnya, yang terpenting sungai dikeruk. Mantan Bupati Belitung ini mengaku secepatnya akan melayangkan surat ke Kemen PU perihal pembatalan pinjaman tersebut. Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Pertama, waktu penyelesaian pengerukan sebanyak 13 sungai yang
ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
Lalu, klausul kedua disebutkan Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang. Proyek JEDI sendiri menelan anggaran sebesar USD 190 juta. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 139 juta. Sisanya, USD 51 juta dibebankan dari APBN dan APBD DKI.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya belum membuat keputusan untuk menolak pinjaman dari Bank Dunia terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative. Joko Widodo menyebut penolakan itu baru sekadar rencana. "Belum tahu, siapa yang batalin" Ini (pembatalan) baru akan," ketusnya.
Mantan Wali Kota Solo ini juga menampik kabar yang beredar bila dirinya telah meminta restu Pemerintah Pusat untuk membatalkan pinjaman tersebut. Sampai saat ini, dia belum mengambil sikap tegas dana pinjaman untuk proyek di era Fauzi Bowo itu. "Belum, surat-suratnya belum saya tanda tangani," tandasnya. (wok)
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menilai pinjaman uang sebesar Rp 1,2 triliun dari World Bank atau Bank Dunia untuk pengerukan sungai akan mempersulit Pemprov DKI. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta makin mantap untuk membatalkan kontrak kerja tersebut. Dalam waktu dekat pemprov segera melayangkan surat ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sekaligus menawarkan usulan agar ditangani sendiri oleh DKI menggunakan dana APBD dan mengganti nama proyek itu.
"Keputusan akan mencabut kontrak kerja itu bukan semata-mata karena keinginan pemprov. Tapi, persyaratan yang berbelit-belit justru membuat kacau rencana kerja," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, Selasa (23/4). Ahok menegaskan, tidak perlu menggunakan nama-nama bank dunia.
Menurutnya, yang terpenting sungai dikeruk. Mantan Bupati Belitung ini mengaku secepatnya akan melayangkan surat ke Kemen PU perihal pembatalan pinjaman tersebut. Pemprov DKI menilai dua klausul yang ditetapkan Bank Dunia memberatkan pelaksanaan proyek JEDI. Pertama, waktu penyelesaian pengerukan sebanyak 13 sungai yang
ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
Lalu, klausul kedua disebutkan Pemprov DKI menjamin hak-hak warga di bantaran kali yang bakal digusur dengan pemberian ganti rugi berupa uang. Proyek JEDI sendiri menelan anggaran sebesar USD 190 juta. Bank Dunia memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah Indonesia sebesar USD 139 juta. Sisanya, USD 51 juta dibebankan dari APBN dan APBD DKI.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya belum membuat keputusan untuk menolak pinjaman dari Bank Dunia terkait proyek Jakarta Emergency Dredging Initiative. Joko Widodo menyebut penolakan itu baru sekadar rencana. "Belum tahu, siapa yang batalin" Ini (pembatalan) baru akan," ketusnya.
Mantan Wali Kota Solo ini juga menampik kabar yang beredar bila dirinya telah meminta restu Pemerintah Pusat untuk membatalkan pinjaman tersebut. Sampai saat ini, dia belum mengambil sikap tegas dana pinjaman untuk proyek di era Fauzi Bowo itu. "Belum, surat-suratnya belum saya tanda tangani," tandasnya. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Dukung Ide Jokowi soal Audit Fly Over Casablanca
Redaktur : Tim Redaksi