jpnn.com, JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Hal tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) soal pergantian Panglima TNI yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (28/11) sore ini.
BACA JUGA: KSAL Laksamana Yudo Margono Kerahkan TNI AL ke Lokasi Gempa Cianjur
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menilai penunjukan Yudo sebagai hak prerogatif presiden yang harus dihormati.
"Tidak ada masalah. Ketiga Kepala Staf darat, laut, udara sesuai Undang-Undang memenuhi persyaratan. Siapa yang dipilih? Hak prerogatif presiden. Presiden milih AL. Buat kami selesai, mari kita bawa ke fit and proper test," katanya.
BACA JUGA: Puan Umumkan Yudo Margono sebagai Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi, Ada Senyuman Berkali-kali
Komisi I DPR mengharapkan Panglima TNI ke depan mampu menjaga netralitas dan profesionalitas militer apalagi menjelang pemilu 2024.
"Tentu ada sebuah harapan seluruh fraksi, bahwa seluruh TNI berpedoman pada undang-undang yaitu jaga netralitas. Apalagi menjelang 2024, pilpres, pileg, pilkada. Kedua Panglima TNI harus mampu tingkatkan disiplin," tegasnya.
BACA JUGA: Soal Panglima TNI Pengganti Jenderal Andika, Begini Respons Prabowo
Pada kesempatan berbeda, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai penunjukan Yudo sangat tepat.
"Kita butuh sosok Panglima yang kuat secara manajerial, punya kemampuan berpikir strategis dan membangun komunikasi sosial tetapi tetap low profile terutama dalam hal-hal yang bersifat politis," kata Fahmi.
Siapapun yang menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa, menurut Fahmi, akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar.
Selain isu lingkungan strategis, juga menyangkut pengembangan organisasi, moral dan kompetensi prajurit, modernisasi alutsista maupun soal kesejahteraan prajurit.
"Di masa depan, kita tidak ingin lagi mendengar adanya isu disharmoni di internal TNI maupun pengabaian terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil dan demokrasi, hanya karena persoalan suksesi Panglima TNI," ujarnya.
Dia mengingatkan Panglima TNI yang baru nantinya harus meneruskan hal-hal baik yang terkait dengan upaya membangun TNI yang tangguh, mumpuni dan profesional.
"Tentunya tetap dengan mempertimbangkan aspek-aspek strategis terkait potensi ancaman dan dinamika lingkungan strategis," pungkasnya. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi