JAKARTA - Anggota Komisi Hukum DPR RI, Desmond Junaedi Mahesa mendesak KPK untuk mengambilalih kasus korupsi pengelolaan dana hasil penjualan saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) yang melibatkan Gubernur Kaltim Awang Froek Ishak. Langkah ini perlu dilakukan sebab penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung dinilai sangat lamban.
Sejak menetapkan Awang sebagai tersangka pada 6 Juli 2010, kejaksaan masih saja ragu melakukan pemeriksaan dengan alasan menunggu putusan akhir dua petinggi PT Kutai Timur Energi (KTE). Sebaliknya, dalam beberapa kesempatan Awang dengan yakinnya menyatakan ke publik bahwa kasus dia takkan dilanjutkan karena akan dihentikan oleh kejaksaan.
"Kesannya selama dua tahun ini kejaksaan main-main. Sementara Awang dengan ngomong seperti itu (kasusnya akan di-SP3), seperti telah berhasil ngelobi atau "ngebom" semua. Hasilnya masyarakat Kaltim berasumsi negatif terus pada kejaksaan. Makanya harus diambilalih KPK," kata Desmond, Jumat (8/6).
Dari awal wakil rakyat pemilihan Kaltim asal Partai Gerindra ini mengaku sudah curiga kasus yang membelit saat Awang masih menjabat sebagai Bupati Kutai Timur ini bakal tak jelas kelanjutannya. Ini bisa dilihat dari pemilihan ketua tim pengacara Amir Syamsuddin yang merupakan petinggi Partai Demokrat. Belakangan ternyata amir menjadi Menteri Hukum dan HAM.
Selain itu, anggota tim pengacara Awang yang sebagian besar adalah keluarga kejaksaan. "Bahkan ada pengacara Awang yang merupakan adik pejabat tinggi kejaksaan di Kaltim," ungkap Desmond.
Dihubungi terpisah juru bicara KPK Johan Budi SP menyebutkan sampai saat ini pihaknya belum berencana mengambilalih kasus Awang. Menurut Johan, pimpinan KPK akan membeber alasan KPK belum mengambilalih kasus Awang pada rapat dengar pendapat di DPR dalam waktu dekat ini. "Yang pasti, sampai saat ini kasus itu masih ditangani kejaksaan," kata Johan, dihubungi terpisah.(pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Didesak Segera Evakuasi TKI dari Suriah
Redaktur : Tim Redaksi