jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Iswandi Syahputra menilai, langkah capres dari PDIP Joko Widodo bertemu Dubes Amerika Serikat (AS), Robert Blake sebagai langkah tidak etis.
Alasannya, pertemuan itu bisa ditarsirkan Jokowi membuka ruang intervensi asing dalam pilpres Juli mendatang.
BACA JUGA: Beri Rp 1 Miliar, Dirut Indoguna: Hidup PKS
"Pertemuan tersebut tidak etis bahkan dapat melukai rasa independensi Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat secara politik," kata Iswandi Syahputra, melalui rilisnya, Selasa (15/4).
Jokowi lanjutnya, terlalu gegabah bertemu dengan sejumlah duta besar negara yang memiliki kepentingan bisnis besar di Indonesia. Pertemuan lebih baik dilakukan saat Jokowi telah terpilih sebagai presiden.
BACA JUGA: Turun Lewat Tangga dari Lantai 19, Dahlan Iskan Tak Ngos-Ngosan
"Memang tidak ada yang melarang Jokowi bertemu siapa saja. Namun pertemuan tersebut menjadi peristiwa politik karena dilakukan Jokowi sebelum pemilihan presiden dan hanya negara yang memiliki kepentingan ekonomi besar terhadap Indonesia yang ditemuinya," ujar Iswandi.
Dijelaskannya, pertemuan tersebut dapat memunculkan citra negatif untuk Jokowi. "Pertemuan tersebut menjadi semacam ajang transaksi politik dan bisnis. Ini sungguh mengherankan sekali. Apalagi dikabarkan pertemuan tersebut diinisiasi oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Malaysia sebagai tetangga dalam beberapa hal memililiki hubungan tidak baik dengan Indonesia. Ada apa ini? PDIP sebagai partai yang mengusung ideologi nasionalisme justru seperti membuka diri untuk diintervensi asing," katanya.
BACA JUGA: Konvensi dihentikan, Dahlan Iskan Tak Merasa Dirugikan
Karena itu, Iswandi meminta Jokowi dapat menjelaskan secara jujur maksud pertemuan tersebut.
"Bagi rakyat ini tentu hal sensitif, Jokowi harus memberikan penjelasan. Jika rakyat tidak dapat menerima penjelasan Jokowi terhadap pertemuan tersebut, maka benarlah bahwa kejujuran dan nasionalisme yang digemborkan Jokowi itu hanya komoditas politik untuk pencitraan belaka," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaya Suprana Jenguk Andi Mallarangeng
Redaktur : Tim Redaksi