jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah konsultan politik yang sempat lantang menyuarakan pemakzulan Presiden Jokowi kini digandeng Partai Golkar dalam rangka persiapan menghadapi pilkada 2024.
Hal itu diketahui dari surat rekomendasi DPP Partai Golkar kepada seluruh pimpinan DPD provinsi dan kabupten/kota pada 18 Maret 2024.
BACA JUGA: Airlangga Dinilai Jadi Tokoh Utama di Balik Melejitnya Suara Golkar di Pemilu 2024
Surat yang ditandatangani Waketum Ahmad Doli Kurnia dan Sekjen Lodewijk F. Paulus itu mencantumkan nama 14 lembaga survei yang hasil risetnya patut jadi bahan pertimbangan pengurus daerah dalam menentukan pasangan calon kepala daerah.
Di antara lembaga survei yang direkomendasikan terdapat nama Saiful Muzani Research and Consultant (SMRC) dan Polmark Indonesia.
BACA JUGA: Panen Kursi DPRD di Pemilu 2024, Golkar DKI Gelar Syukuran
Padahal, pimpinan lembaga-lembaga tersebut sangat vokal mendukung pemakzulan Presiden Jokowi dan menentang pencalonan pasangan Prabowo-Gibran yang diusung Golkar pada Pemilu 2024 lalu.
Diberitakan sebelumnya, Founder & CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera dimakzulkan.
BACA JUGA: Golkar Tugaskan Hanan A Rozak Maju di Pilgub Lampung 2024
Alasannya, ia mengatakan Presiden Jokowi telah secara terang-terangan melanggar konstitusi dalam Pemilu 2024.
“Sebagai warga negara posisi saya tidak berubah dari tahun lalu, menurut saya presiden Jokowi harus dimakzulkan. Ini kesimpulan pertama yang menurut saya penting sebagai bagian pemilu 2024,” kata Eep dalam diskusi Demos Festival di Hotel Akmani, Jakarta, Sabtu (9/4).
Menurut Eep, eks Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai sudah melanggar sejumlah undang-undang dan tidak boleh dibiarkan.
Konsultan politik pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar itu menilai Presiden Jokowi harus diadili setelah melakukan sejumlah pelanggaran konstitusi hingga tuntas.
Senada, pendiri Lembaga Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mendorong proses pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo segera dilakukan untuk mendapatkan pemilu yang jurdil.
Menurutnya, proses pemakzulan Jokowi harus dilakukan karena akan memberikan informasi kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih.
“Harapan saya adalah, harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi,” tegas Saiful Mujani dalam talkshow dalam kanal YouTube Hersubeno Point FNN yang diunggah pada Kamis (11/1).
Profesor ilmu politik yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024 itu menyebut bahwa selama ini telah terjadi penyimpangan yang masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi.
“Saya tidak melihat peluang Pemilu kita Jurdil. Jadi sudah terjadi semacam penyimpangan secara sistematik, masif, dan struktur untuk membuat Pemilu kita ini tidak berintegritas, tidak jurdil,” kata Saiful.
Golkar juga merekomendasikan Charta Politika yang selama ini kerap menuding dinasti politik Jokowi.
Direktur Charta Politica Yunarto dalam sejumlah pernyataan mengatakan putra bungsu Jokowi, Kaesang mempertontonkan kaderisasi, rekrutmen yang instannya bahkan mengalahkan Golkar pada masa Orba.
"Dua hari punya KTA, langsung jadi Ketua Umum (PSI)," ujarnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif