jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah perwakilan partai politik yang tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genoside (GMPG) menilai Pemilu 2024 akan menjadi bom waktu.
Mereka mengungkap pandangan itu saat bertemu Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/12).
BACA JUGA: Pelaksanaan Pemilu 2024 di Depan Mata, Jokowi Beri 5 Arahan kepada KPU, Apa Itu?
Hadir dalam audiensi itu Ahmad Yani (Partai Masyumi), Farhat Abbas (Partai Pandai), Yusuf Rizal (Parsindo) dan Syamsudin Said (Sekjen Pandai).
Mereka mewakili partai politik yang dinyatakan gagal pada tahap pendaftaran di KPU.
BACA JUGA: Penjelasan Mahfud MD Soal Kemunculan Masyumi
Sementara itu, LaNyalla didampingi anggota DPD RI asal Lampung Bustami, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, dan Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir.
Ketua Partai Masyumi Ahmad Yani menyampaikan ada hal sangat mendasar dan substansial yang menentukan nasib demokrasi ke depan.
BACA JUGA: Sambut Saipul Jamil Bergabung di Partai Pandai, Farhat Abbas: Tuhan saja Mahapengampun
"Entah secara sadar atau tidak, KPU melawan keputusan pengadilan. Keputusan Bawaslu dan MA yang membatalkan seluruh instrumen di KPU yang berhubungan dengan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)," katanya.
Menurut Yani, Sipol dalam terminologi agama adalah sunah. Artinya tidak wajib menjadi alat untuk verifikasi partai.
"Hal itu juga sudah disampaikan oleh KPU. Artinya pendaftaran partai peserta pemilu 2024 boleh bawa hard copy, soft atau lewat Sipol. Namun, KPU menghambatnya," ujar Yani.
"Bagaimana pemilu akan dikatakan jujur, adil, dan berintegritas jika tahapannya saja sudah tidak fair," kata Yani.
Menanggapi hal itu, LaNyalla Mahmud Mattalitti bilang akan menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah.
Dia membenarkan bahwa amanat presiden di KPU jelas mengatakan bahwa proses pemilu harus berjalan profesional, adil, terbuka dan jujur.
“Aspirasi yang saya terima dari teman-teman ini kebalikan dari amanat presiden. Aspirasi ini harus didengar oleh pemerintah dan KPU,” kata LaNyalla.
"Jangan sampai, menghabiskan puluhan triliun uang rakyat hanya untuk pemilu yang tidak berkualitas dan cacat," imbuhnya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan