jpnn.com - SURABAYA - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menyoroti sejumlah data penduduk dan jumlah desa dari kementerian dan instansi, yang menurutnya tidak sinkron.
LaNyalla mengatakan basis data sangat penting bukan hanya untuk pemilu, tetapi lebih dari itu untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pelayanan publik, dan ketahanan sosial serta pembangunan demokrasi.
BACA JUGA: 31 Juta Data Penduduk Berpotensi jadi Suara Hantu
“Dari data yang ada, simpang siur. Tidak sinkron antarkementerian dan instansi. Ini tidak bisa dibiarkan. Apalagi KPK pernah menyebut ada sekitar 16 juta orang tanpa nomor induk kependudukan (NIK). Belum lagi desa fiktif yang diungkap Menteri Keuangan," kata LaNyalla di Surabaya, Senin (19/12).
LaNyalla yang pernah mengungkap daftar pemilih tetap (DPT) fiktif pada Pilkada Jawa Timur 2008 itu membeber sejumlah temuannya. Di antaranya ketidaksamaan data yang dirilis sejumlah kementerian.
BACA JUGA: Dirjen Polpum Bahtiar: Mari, Hadirkan Pemilu yang Menyenangkan & Damai
Dia melihat ada perbedaan mencolok terkait jumlah desa dan penduduk.
"Seperti pernah diungkap KPK saat rakor dengan Kemensos. Menurut KPK ada 16,7 juta orang tanpa NIK yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," katanya.
BACA JUGA: LaNyalla Menulis: Siapa Pembegal, Siapa Pelurus Bangsa?
Data itu adalah basis untuk penyaluran bantuan sosial.
"Selain itu juga ada NIK ganda sebanyak 1,06 juta orang. Juga ada 234 ribu orang yang meninggal, tetapi masih ada di DTKS. Ini sudah diungkap KPK sejak tahun lalu. Namun, saya belum tahu apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Apalagi Kemensos pernah mengajukan anggaran Rp 1,45 triliun untuk program sentralisasi data,” ujarnya.
LaNyalla juga mengungkap perbedaan pandangan antara Kemenkeu dengan Kemendes terkait adanya desa fiktif.
"Awalnya Kemenkeu menyitir ada 15 desa fiktif. Lalu saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Menkeu menyatakan terdapat juga permasalahan administratif pada penambahan desa baru di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Namun, Menteri Desa Abdul Halim membantah. Dia mengatakan tidak ada desa fiktif. Semua desa ada penduduknya," tutur LaNyalla.
Menurut LaNyalla, saat Indonesia gencar melakukan vaksinasi tahun lalu, Menteri Kesehatan mengaku kapok menggunakan data Kemenkes, karena tidak tepat sasaran. Konon kemudian menggunakan data KPU yang baru menggelar pilkada serentak.
“Padahal pilkada serentak di 2020 tidak berlangsung di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Bagaimana mungkin data itu bisa menjadi acuan. Apalagi vaksin dilakukan pada 2021. Data pemilih yang sudah meninggal di-update dari mana?" ujar LaNyalla.
Dia bilang darurat data ini adalah persoalan serius. Terutama untuk mengambil kebijakan.
"Jika data salah, pasti kebijakan juga salah. Apalagi mau memaksakan pemilu legislatif dan pilpres langsung di 2024. Bisa runyam kalau faktanya masih seperti ini. Bisa saja ada DPT fiktif yang tidak diketahui oleh partai politik dan peserta pemilu," katanya. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan