LaNyalla Ingatkan Pemerintah Perhatikan Sektor Properti Terdampak Pandemi

Senin, 28 Desember 2020 – 12:22 WIB
Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Foto: Humas DPD.

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperhatikan delapan hal penting dalam sektor properti.

Menurutnya, delapan hal ini merupakan harapan para pelaku usaha di sektor properti.

BACA JUGA: Refleksi Akhir Tahun, LaNyalla: DPD Kawal Pembuatan Aturan Turunan UU Ciptaker

Pertama, relaksasi untuk rumah umum subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kedua, realisasi program tabungan perumahan rakyat (Tapera). Ketiga, program pembiayaan perumahan untuk ASN, TNI, dan Polri.

BACA JUGA: UU Cipta Kerja Meningkatkan Nominal Denda bagi Pelanggar Pemanfaatan Tata Ruang

Keempat, alokasi anggaran untuk rumah umum subsidi bagi MBR.

Kelima, relaksasi pajak di sektor properti. Keenam, penurunan bunga kredit konstruksi dan kredit pemilikan rumah atau KPR.

BACA JUGA: LaNyalla: Para Menteri Harus Sesuai Arahan Pak Jokowi, Running Layani Rakyat

Ketujuh, relaksasi pembayaran bunga dan angsuran pokok konsumen MBR.

Kedelapan, substansi aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, agar benar-benar sesuai dengan visi memudahkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Menurut LaNyalla, sektor properti sangat penting karena memiliki peran strategis untuk meningkatkan pertumbuhan 175 industri terkait.

"Di mana 38 sektor terkait langsung dan 137 sektor tidak terkait langsung. Secara nasional mampu menyerap sekitar 30 juta tenaga kerja," kata LaNyalla dalam sambutan pembukaan FGD bertajuk 'Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan', Senin (28/12).

LaNyalla hadir secara virtual karena telah memiliki jadwal reses. Adapun Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin bertindak selaku pembicara utama.

Hadir pula Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Ketua OJK Wimboh Santoso, Ketua Komite IV DPD Sukiryanto, Ketua Komite II DPD Yorrys Raweyai dan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rachmatarwata, Ketua Umum DPP REI Totok Lusida. 

Menurut LaNyalla, sektor perumahan perlu mendapat perhatian khusus  apalagi bidang properti menjadi salah satu yang terdampak pandemi Covid-19.

“Pukulan terhadap sektor ini memang sangat dirasakan di masa pandemi
Covid saat ini," kata jebolan Universitas Brawijaya tersebut.

Ia mencontohkan rumah komersial turun berkisar 50 persen-80 persen, perkantoran turun 74,6 persen, mal turun 85 persen.

"Sementara, hotel terpukul paling keras dengan penurunan 90 persen,” ungkap LaNyalla.

Mantan ketua umum Kadin Jawa Timur ini berharap agar UU Ciptaker bisa kembali mendorong industri properti.

Sebab, ia meyakini omnibus law UU Ciptaker itu bisa mengembalikan geliat pasar properti yang terkena imbas pandemi Covid-19.

"Karena adanya regulasi baru di pasar premium dalam UU Cipta Kerja di mana WNA diberikan kemudahan dalam membeli apartemen,” kata LaNyalla.

Menurutnya pula, untuk MBR, UU Ciptaker mengamanatkan pendirian Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Sehingga membuka peluang tersedianya hunian murah di tengah kota.

“Kami berharap, dalam kesempatan ini, kedelapan topik tersebut mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini kementerian dan lembaga yang hadir dalam FGD kali ini,” sebut LaNyalla.

Dia  berharap agar FGD ini melahirkan sebuah gagasan yang dapat bermanfaat bagi sektor perekonomian Indonesia, khususnya dalam bidang properti.

Sebab, kata LaNyalla, di forum ini terjadi kolaborasi dan pertemuan langsung beberapa entitas dan pemangku kebijakan di sektor keuangan dan perumahan serta pertanahan. 

“Sehingga sangat tepat apabila FGD kali ini dimuarakan kepada percepatan pemulihan ekonomi nasional yang saat ini menjadi fokus pemerintah untuk menggerakkan ekonomi dalam negeri,” pungkas LaNyalla.

Ketua Umum DPP REI Totok Lusida menekankan persoalan tingginya suku bunga bank komersial, yang tidak mengikuti turunnya suku bunga acuan dari Bank Indonesia.

“Suku bunga BI 3,5 persen, seharusnya bank komersial di kisaran 6 persen, tetapi faktanya sekarang 12 sampai 13 persen,” pungkas Totok. (*/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler