jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku tersentak mendengar pernyataan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmadji yang menyatakan 20 persen listrik di daerahnya dipasok dari Malaysia, serta masih ada 332 desa gelap gulita.
"Pernyataan Gubernur Kalbar itu membuat kami miris. Saya menyesalkan mengapa hal tersebut luput dari pengetahuan pemerintah pusat dan baru sekarang disampaikan," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (25/2).
BACA JUGA: Sutarmidji Buka-bukaan: 20 Persen Listrik Kalbar Diimpor dari Malaysia, 332 Desa Gelap Gulita
LaNyalla menyatakan bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar dan sangat vital bagi kehidupan masyarakat.
"Setiap aktivitas pasti memerlukan listrik. Selain itu menerangi juga untuk energi rumah tangga dan aktivitas produksi lainnya," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang, itu.
BACA JUGA: Krisis Listrik Kalbar Dituntaskan dengan Cara Paling Manjur
Senator Dapil Jawa Timur itu menilai wilayah yang belum teraliri listrik sama dengan daerah tertinggal.
Menurut dia, otomatis hal tersebut membutuhkan perhatian serius pemerintah. "Saya meminta agar kebutuhan dasar ini segera diselesaikan oleh pemerintah," ucap LaNyalla.
BACA JUGA: LaNyalla: yang Begini-begini Presiden Jokowi Harus Tahu
Mantan ketua umum Kadin Jatim itu melanjutkan ada banyak solusi alternatif yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik.
Ia percaya Kalbar memiliki sumber daya alam melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk dikonversi menjadi energi listrik. Tinggal political will pemerintah untuk merealisasikannya.
“Kami miris mendengar pasokan kebutuhan listrik di Kalbar dipasok dari Malaysia. Jadi saya minta pemerintah harus segera memenuhi kebutuhan listrik di daerah tersebut," kata LaNyalla.
Sebelumnya, Sutarmidji menyebutkan bahwa 20 persen listrik di Kalbar masih membeli dari Malaysia. Selain itu, ada 332 desa yang belum teraliri listrik alias gelap gulita.
Dalam kesempatan itu, Sutarmijdi mengusulkan proyek pengadaan listrik pada 332 desa di Kalbar agar menjadi prioritas nasional pada 2022 mendatang. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy