jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti merespons peringatan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah terkait realisasi anggaran.
Senator asal Jawa Timur itu dengan tegas meminta kepala daerah mempercepat realisasi anggaran untuk pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.
BACA JUGA: Menko Airlangga Melaporkan, Realisasi Anggaran PEN 2021 Sudah 22,3 Persen
"Peringatan Presiden Jokowi terkait percepatan realisasi anggaran daerah untuk pembangunan, harus segera direspons oleh kepala daerah agar dana pemerintah sebesar Rp 182 triliun tidak mengendap di bank," kata LaNyalla, Senin (3/5).
Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu, meminta kepala daerah memahami bahwa upaya percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 tak bisa ditunda.
BACA JUGA: Jokowi Perintahkan Para Gubernur Percepat Realisasi Belanja Daerah
"Upaya percepatan pemulihan ekonomi tidak dapat ditunda-tunda karena bisa menyebabkan mandeknya dana. Hal ini bisa berdampak pada tersendatnya perputaran uang dan belanja," terangnya.
Bagi LaNyalla, jika hal itu terjadi maka akan sangat membahayakan bagi pemulihan ekonomi.
BACA JUGA: Presiden Mengeluhkan Realisasi Penyerapan Anggaran untuk Covid-19 baru Rp 136 Triliun
"Jadi sekali lagi saya mengingatkan para kepala daerah untuk segera merealisasikan belanja negara," katanya.
Apalagi, ujar dia, Presiden Jokowi juga sudah membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) sebagai upaya mengoptimalkan pendapatan daerah.
Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu menjelaskan Satgas P2DD dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021.
Tujuannya untuk mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah dan tata kelola, serta mengoptimalkan pendapatan daerah.
Dengan langah tersebut, pemda tinggal melaksanakan instruksi dengan sistem tersedia, termasuk dukungan infrastruktur dan instruksi langsung dari presiden.
Di sisi lain, LaNyalla juga mengajak kelompok masyarakat untuk turut berperan aktif untuk melakukan kontrol terhadap PEN.
"Saya mendorong kelompok masyarakat untuk berperan aktif secara strategis memberikan tekanan positif dan menjadi mitra kritis agar pemda cerdas dalam mengelola belanja negara untuk menyegerakan percepatan PEN," tutur LaNyalla. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy