MANILA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida mengatakan fenomena korupsi di Indonesia ternyata sejalan dengan semangat otonomi daerah yang saat ini datang dari hampir seluruh penjuru daerah.
"Ketika negara Indonesia dikelola dengan pola sentralisasi, korupsi lebih banyak terjadi pada pusat-pusat kekuasaan di Jakarta. Tapi begitu kran otonomi dibuka, korupsi juga menyebar ke hampir pelosok daerah," Laode Ida, dalam Konferensi Parlemen Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Global Legislative Organization for Againts Corruption GOPAC di Manila, Filipina, Jumat (1/2).
Fenomena yang sama menurut Laode Ida, juga terjadi di panggung politik Indonesia dimana pengaruh uang sangat menentukan kesuksesan para politisi terutama dari kalangan pengusaha dalam meyakinkan konstituennya.
"Saya melihatnya itu adalah sebuah fenomena korupsi politik yang bisa mengancam tumbuh dan berkembangnya demokrasi di Indonesia," tegas senator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu.
Maraknya politik uang lanjutnya, merupakan konsekuensi dari kurang percaya diri dari sebagian politisi yang memang tidak terlahir melalui sebuah proses di salah satu internal partai politik. "Jalan pintasnya, mereka itu menggunakan uang untuk memproklamirkan diri kepada konstituennya bahwa dialah yang paling peduli terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Laode Ida.
Akibatnya, imbuh dia, sebagian dari politisi itu membutuhkan banyak uang dan mencari berbagai sumber keuangan guna memenuhi kebutuhan konstituen dan partai poltiknya.
"Dari waktu ke waktu, mereka sibuk mencari sumber-sumber keuangan yang baru untuk memenuhi kebutuhan konstituennya yang sangat beragam dan selalu meningkat, mulai dari kebutuhan pribadi maupun kebutuhan lainnya yang kadang-kadang kala teramat sulit untuk diterima akal sehat. Gejala ini sesungguhnya sebuah tantangan baru bagi demokrasi dan Global Legislative Organization for Againts Corruption," ujar dia. (fas/jpnn)
"Ketika negara Indonesia dikelola dengan pola sentralisasi, korupsi lebih banyak terjadi pada pusat-pusat kekuasaan di Jakarta. Tapi begitu kran otonomi dibuka, korupsi juga menyebar ke hampir pelosok daerah," Laode Ida, dalam Konferensi Parlemen Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Global Legislative Organization for Againts Corruption GOPAC di Manila, Filipina, Jumat (1/2).
Fenomena yang sama menurut Laode Ida, juga terjadi di panggung politik Indonesia dimana pengaruh uang sangat menentukan kesuksesan para politisi terutama dari kalangan pengusaha dalam meyakinkan konstituennya.
"Saya melihatnya itu adalah sebuah fenomena korupsi politik yang bisa mengancam tumbuh dan berkembangnya demokrasi di Indonesia," tegas senator dari daerah pemilihan Sulawesi Tenggara itu.
Maraknya politik uang lanjutnya, merupakan konsekuensi dari kurang percaya diri dari sebagian politisi yang memang tidak terlahir melalui sebuah proses di salah satu internal partai politik. "Jalan pintasnya, mereka itu menggunakan uang untuk memproklamirkan diri kepada konstituennya bahwa dialah yang paling peduli terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Laode Ida.
Akibatnya, imbuh dia, sebagian dari politisi itu membutuhkan banyak uang dan mencari berbagai sumber keuangan guna memenuhi kebutuhan konstituen dan partai poltiknya.
"Dari waktu ke waktu, mereka sibuk mencari sumber-sumber keuangan yang baru untuk memenuhi kebutuhan konstituennya yang sangat beragam dan selalu meningkat, mulai dari kebutuhan pribadi maupun kebutuhan lainnya yang kadang-kadang kala teramat sulit untuk diterima akal sehat. Gejala ini sesungguhnya sebuah tantangan baru bagi demokrasi dan Global Legislative Organization for Againts Corruption," ujar dia. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... NU Rayakan Ultah dengan Tema Spirit Wali Songo
Redaktur : Tim Redaksi