JAKARTA - Wakil Ketua DPD, Laode Ida menerangkan tertundanya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) merupakan kesalahan fatal dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh.
Menurut Ida, Nuh tidak bisa melempar tanggungjawab kepada orang lain. Pasalnya penundaan itu telah merusak situasi psikologis siswa. Menteri pun tidak bisa hanya sekedar minta maaf.
"Dia (mendikbud) harus membayar kompensasinya untuk menebus kesalahan fatalnya itu. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) adalah memecat menteri. Saya sudah menyampaikannya ke SBY," ujar Laode saat dihubungi wartawan, Kamis (18/4).
Lebih lanjut dia berpendapat seharusnya di era yang sudah maju seperti saat ini, tertundanya UN tidak perlu terjadi lagi. Selain itu menurutnya, ada indikasi korupsi dan kolusi di dalam proses pengadaan tender soal UN.
Namun demikian calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional itu berharap tidak ada mafia yang bermain dalam proyek tersebut.
Legislator asal Sulawesi Tenggara itu lantas menyayangkan pencetakan soal UN dilakukan secara sentralistik. Sebab daerah pun sudah memiliki teknologi untuk melakukan pencetakan. (gil/jpnn)
Menurut Ida, Nuh tidak bisa melempar tanggungjawab kepada orang lain. Pasalnya penundaan itu telah merusak situasi psikologis siswa. Menteri pun tidak bisa hanya sekedar minta maaf.
"Dia (mendikbud) harus membayar kompensasinya untuk menebus kesalahan fatalnya itu. Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) adalah memecat menteri. Saya sudah menyampaikannya ke SBY," ujar Laode saat dihubungi wartawan, Kamis (18/4).
Lebih lanjut dia berpendapat seharusnya di era yang sudah maju seperti saat ini, tertundanya UN tidak perlu terjadi lagi. Selain itu menurutnya, ada indikasi korupsi dan kolusi di dalam proses pengadaan tender soal UN.
Namun demikian calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional itu berharap tidak ada mafia yang bermain dalam proyek tersebut.
Legislator asal Sulawesi Tenggara itu lantas menyayangkan pencetakan soal UN dilakukan secara sentralistik. Sebab daerah pun sudah memiliki teknologi untuk melakukan pencetakan. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Biarkan Bupati Bogor Umroh Dulu
Redaktur : Tim Redaksi