jpnn.com - BATAM - Proses pemanggilan pemilik lahan tidur oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam belum dianggap cara efektif untuk mengatasi kasus mafia lahan di Batam.
"Masing-masing lahan itu permasalahannya berbeda. Ada yang developernya lalai, ada juga yang belum dapat Hak Pengelolaan Lahan (HPL), dan lainnya," kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Batam, Djaja Roeslim, kepada Batam Pos (Jawa Pos Group), Rabu (13/7).
BACA JUGA: Lebaran Lewat, Harga Daging Ayam Masih Tinggi
Djaja menganggap pemanggilan pemilik lahan tidur kurang efektif karena tidak ada koordinasi sama sekali dengan REI mengingat sejumlah perusahaan yang dipanggil juga bernaung dibawah REI Batam, sehingga organisasi pengembang ini bisa memberikan informasi kepada BP Batam.
Djaja mengungkapkan memang banyak lahan di Batam yang bermasalah. Dan masalah yang mendominasi selain ketiadaan HPL adalah pembangunan rumah liar (ruli) di atas lahan yang telah dialokasikan.
BACA JUGA: Wah...Bulan Depan, Semua Reklame di Bandung Bakal Dicopot
Hal tersebut membuat banyak pengembang takut membangun karena ingin menghindari konflik. "Seharusnya sebelum lahan dialokasikan, BP Batam harus membebaskan lahan tersebut baru dialokasiakan, kemudian dibuatkan HPL nya ke BPN Batam agar segera bisa dibangun," ujarnya.
Namun, ia tak menampik kelalaian dari pihak pengembang memang ada. "Permasalahan lahan yang ada memang perlu diinventarisir oleh BP Batam," jelasnya.
BACA JUGA: Duh..Bupati Ini Terbiasa Diancam, Pernah Dikejar-kejar 25 Pemotor
Sebelum berganti manajemen baru, banyak lahan yang diperjualbelikan kepada pihak ketiga, padahal di atasnya belum dilakukan pembangunan sama sekali.
"BP Batam kedepan harus lebih bijak dalam mengalokasikan lahan. Karena banyak juga perusahaan tak jelas yang sebenarnya tak berniat membangun dikasih lahan yang kemudian dijual ke pihak lain," jelasnya.
Selain itu, praktik makelar lahan banyak terjadi di Batam. Makelar sangat berkuasa di sini karena menjadi perantara antara penguasa lahan Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam dan pihak yang mengajukan alokasi lahan.
"Hampir 90 persen, lahan di Batam diperoleh bukan secara langsung dari BP Batam, tetapi melainkan dari makelar sehingga harganya lebih mahal," ujar pemilik develor PT Airis Teknika Utama, Wirya Silalahi belum lama ini.
Selain harga yang lebih mahal, prosesnya sangat berbelit-belit jika lewat makelar karena masih harus menempuh jalur birokrasi yang panjang dan tentu saja pakai uang pelicin. "Kabarnya kalau ingin dapatkan lahan dari BP Batam harus punya koneksi khusus sama orang dalam," jelasnya.
Wirya mengatakan untuk mengembangkan bisnis properti di Batam jangan sampai hal seperti ini dilanjutkan. "Kami dari pengembang hanya ingin kepastian hukum. Dengan kata lain, pemerintah harus perbaiki masalah perizinan dan masalah pembelian lahan," jelasnya.
Intinya pengadaan lahan harus melewati proses yang jelas seperti di daerah lain. "Kalau lahannya sudah pasti harus dapat harga yang pasti. Jelas biayanya dan berapa lama siap perizinannya. Bagi kami yang penting jelas karena selama ini kita dapat dari makelar saja," ujarnya.
Masalah perizinan yang rumit karena birokrasi yang rumit juga harus dihilangkan karena menyangkut efisiensi biaya. "Jika pengurusannya lama, tentu saja akan banyak biaya yang habis karena waktu yang terbuang," pungkasnya.(leo/ray/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov Sulut Diminta Turunkan Tingkat Pengangguran
Redaktur : Tim Redaksi