JAKARTA - Anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat (Sumbar) siang ini berangkat menuju Kabupaten Solok Selatan di Sumbar. Para politisi Senayan asal Minang itu untuk melihat langsung aksi tambang emas ilegal yang diduga dilakukan oleh sejumlah pengusaha asal Surabaya yang dibekingi oleh oknum Polda, TNI, DPRD setempat.
"Selain Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat saat ini relatif tidak kondusif karena adanya penolakan dari masyarakat lokal terhadap sejumlah investor yang melanggar komitmen awal terkait dengan luas lahan," kata Ketua DPD, Irman Gusman, kepada JPNN, Jumat (22/3).
Sebelumnya, kata Irman, anggota DPR dan DPD asal Sumbar juga sudah menyurati Kapolri Timur Pradopo memberi tahu dugaan keterlibatan oknum petinggi Polri di Sumbar dalam praktek tambang emas ilegal di Solok Selatan.
"Tapi karena hingga kini Kapolri tidak merespon surat anggota Parlemen RI asal Sumbar, maka kami harus menempuh cara lain yakni mendatangi langsung kawasan berpotensi konflik di Sumbar. Apa pun temuan kami nantinya akan dibawa kepada institusi negara yang lebih konsen terhadap keamanan dan ketertiban daerah," ujar Irman Gusman yang menjadi pemimpin rombongan itu.
Jika mengacu kepada laporan masyarakat setempat ke DPR, DPD dan ke Presiden RI, ada semacam bukti awal dugaan keterlibatan oknum petinggi Polda, TNI bahkan pimpinan DPRD Solok Selatan hingga penambang emas liar di Solok Selatan merasa aman dan nyaman menjalankan aksinya.
"Setiap hari ratusan eskavator bekerja siang dan malam di lokasi tambang tanpa mengantongi izin dan tidak satu pun di antara aparat penegak hukum yang menindak. Padahal kawasan hutan Solok Selatan itu masuk dalam area cagar alam," pungkas Irman Gusman. (fas/jpnn)
"Selain Solok Selatan, Dharmasraya dan Pasaman Barat saat ini relatif tidak kondusif karena adanya penolakan dari masyarakat lokal terhadap sejumlah investor yang melanggar komitmen awal terkait dengan luas lahan," kata Ketua DPD, Irman Gusman, kepada JPNN, Jumat (22/3).
Sebelumnya, kata Irman, anggota DPR dan DPD asal Sumbar juga sudah menyurati Kapolri Timur Pradopo memberi tahu dugaan keterlibatan oknum petinggi Polri di Sumbar dalam praktek tambang emas ilegal di Solok Selatan.
"Tapi karena hingga kini Kapolri tidak merespon surat anggota Parlemen RI asal Sumbar, maka kami harus menempuh cara lain yakni mendatangi langsung kawasan berpotensi konflik di Sumbar. Apa pun temuan kami nantinya akan dibawa kepada institusi negara yang lebih konsen terhadap keamanan dan ketertiban daerah," ujar Irman Gusman yang menjadi pemimpin rombongan itu.
Jika mengacu kepada laporan masyarakat setempat ke DPR, DPD dan ke Presiden RI, ada semacam bukti awal dugaan keterlibatan oknum petinggi Polda, TNI bahkan pimpinan DPRD Solok Selatan hingga penambang emas liar di Solok Selatan merasa aman dan nyaman menjalankan aksinya.
"Setiap hari ratusan eskavator bekerja siang dan malam di lokasi tambang tanpa mengantongi izin dan tidak satu pun di antara aparat penegak hukum yang menindak. Padahal kawasan hutan Solok Selatan itu masuk dalam area cagar alam," pungkas Irman Gusman. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KASAD Bantah Isu Kudeta
Redaktur : Tim Redaksi