Larangan Ekspor CPO Sudah Ada Efeknya? Begini Jawaban Pedagang

Selasa, 10 Mei 2022 – 16:59 WIB
Kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng hingga kini belum menuai hasil yang signifikan. Ilustrasi minyak goreng: Elvi R/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan larangan ekspor crude palm oil (CPO) dan bahan baku minyak goreng hingga kini belum menuai hasil yang signifikan.

Harga minyak goreng dan curah masih tinggi atau jauh di atas rata-rata HET.

BACA JUGA: Harga TBS Sawit dan CPO Stabil di Daerah Ini, Masih Mantap!

Harga minyak goreng curah terpantau masih tinggi usai  pemerintah melarang ekspor CPO per 28 April.

Di Pasar Mayestik, Jakarta Selatan minyak goreng curah masih dibanderol di atas HET yang seharusnya Rp 14 ribu per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

BACA JUGA: Larangan Ekspor CPO Bikin Harga TBS Ambyar, Tak Ada yang Membeli Sawit

Salah satu pedagang, Ratih mengatakan harga minyak goreng tidak berubah masih di harga Rp 20 ribu per kilogram.

"Masih sama dengan kemarin sebelum kebijakan larangan ekspor di berlakukan tidak ada efeknya," ujar Ratih kepada JPNN.com, Selasa (10/5).

BACA JUGA: Larangan Ekspor CPO Diberlakukan, Harga TBS Sawit Anjlok, Mulyanto Minta Pemerintah Lakukan Ini

Selain itu, Ratih mengatakan tingginya harga yang dijual karena menyesuaikan agen dan distributor minyak goreng.

Menurut dia, tidak pernah ada subsidi minyak goreng curah sesuai HET yang diberikan pemerintah.

Di sisi lain, Ratih lebih memilih menjual minyak goreng kemasan karena perbedaan harga yang tidak terlalu jauh.

"Bedanya tidak terlalu jauh, sementara kualitasnya lebih bagus minyak kemasan. Konsumen lebih suka membeli minyak goreng," ucap Ratih.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri menyebut larangan ekspor CPO belum efektif.

Pasalnya, kebijakan tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan pemerintah, yakni memenuhi stok minyak goreng dengan harga terjangkau di Indonesia.

Menurut Mansuri, kebijakan tersebut justru banyak menambah kerugian negara, termasuk Indonesia.

Di samping itu, dia mengimbau agar pemerintah memanggil pemilikl perusahaan minyak goreng untuk berdiskusi menemukan solusi.

"Kalau masih memaksakan pola pemerintah sepertinya tidak efektif, justru menambah kerugian termasuk negara kita," ujar Mansuri. (mcr28/jpnn)


Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler