Namun, di semua instansi yang ada, saat ini masih membutuhkan fotokopi KTP sebagai bahan administrasi, seperti di bank dan instansi lainnya. Mayoritas masyarakat yang melakukan transaksi administrasi tentu sudah pernah melakukan fotokopi e-KTP.
Irwan, warga Kotabaru mengatakan, dia sudah dua kali memfotokopi e-KTPnya. Dia mengatakan, itu dipergunakan untuk membuka rekening di salah satu bank. "Ya mereka minta fotokopi KTP," katanya.
Dengan adanya surat edaran kementrian, yang mengatakan bahwa memfotokopi e-KTP akan merusak KTP itu sendiri, dia menjadi khawatir. Dia mengatakan, kenapa pemerintah baru memberi tahu sekarang. Sementara e-KTP sudah diterimanya sejak dua bulan lalu. "Kok baru kasih tahu sekarang? Kalau benar-benar rusak bagaimana?" ujarnya, kesal.
Menanggapi permasalahan e-KTP tersebut, Sekretaris Kota Jambi Daru Pratomo mengatakan, hal ini merupakan masalah nasional. Kebijakan berada di pusat. Namun, solusi yang bisa dilakukan saat ini adalah tidak memfotokopi e-KTP tersebut secara berulang-ulang. Daru mengatakan, bagian e-KTP yang berwarna perak memang akan rusak jika difotokopi. "Nanti dicek, tidak keluar datanya," kata Daru.
Namun, lanjutnya, bukan berarti e-KTP tidak boleh difotokopi sama sekali, karena banyak instansi belum memilik card reader, sehingga masih membutuhkan fotokopi e-KTP. Dia mengatakan, menfotokopi e-KTP sekali saja tidak akan merusak data di dalamnya. Kalau berulang-ulang baru rusak. Jadi jika diperlukan, e-KTP difokopi sekali saja, dan fotokopian e-KTP itulah nantinya yang difotokopi lagi. "Yang fotokopian satu itu yang nanti difotokopi lagi dan lagi. Jangan yang aslinya," kata Daru.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dugcapil) Kota Jambi Obliyani mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena semua terpusat pada pemerintah pusat. Pihaknya hanya bisa mengimbau bagi masyarakat yang sudah terlanjur memfotokopi e-KTPnya, untuk memeriksakan e-KTP tersebut. "Apakah masih bagus atau datanya sudah hilang," katanya.
Untuk pengecekan e-KTP tersebut, warga bisa mendatangi UPTD Kecamatan masing-masing, karena ada card reader di masing-masing kecamatan. "Kalau ada yang hilang datanya, segera laporkan, kami akan laporkan ke pusat," tandasnya.
Pelarangan fotokopi e-KTP menurut sejumlah pihak dinilai terlalu berlebihan. Karena untuk alasan tertentu seperti legalitas data nasabah, fotokopi KTP jelas dibutuhkan. Seperti disampaikan Johan, Senior Marketing Bank CIMB Syariah. Menurutnya, pelarangan tersebut belum jelas ketentuannya.
“Saya sudah dengar dari broadcast tentang pelarangan fotokopi e-KTP. Tetapi hingga saat ini saya belum tahu ketentuannya untuk apa. Karena sekarang lagi musim pilkada atau berkaitan dengan pemilu, kan banyak yang meminta fotokopi sebagai bukti dukungan. Mungkin lebih ke situ,” ujarnya, saat dihubungi via telepon.
Senada disampaikan Rosa dari Bank Ekonomi. Menurutnya, pelarangan fotokopi e-KTP jelas tidak bisa diberlakukan dalam usaha perbankan. “Sampai saat ini kami masih tetap memberlakukan fotokopi KTP. Baik itu KTP model lama maupun untuk e-KTP. Fotokopi ini perlu sebagai syarat transaksi produk perbankan dan juga sebagai arsip. Tidak mungkin dong, kita menahan KTP aslinya,” paparnya.(enn/tya)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pegang Jamkesmas, Peserta Jamkesta Dihapus
Redaktur : Tim Redaksi