jpnn.com - CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon, Banten tak ingin bertentangan dengan kebijakan Pusat. Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di hotel kini mulai diindahkan, meskipun masih ada protes dari daerah lainnya.
Seperti yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Kota Cilegon. Lantaran tak memiliki ruang rapat yang representatif, SKPD yang berkantor di Jalan KH Wasyid ini mengubah salah satu ruangan untuk kegiatan lelang di lantai bawah menjadi ruang rapat.
BACA JUGA: Simpatisan Golkar Bunuh Diri di Rel Kereta
"Mau dibikin ruang rapat. Soalnya kan sudah ada larangan Presiden untuk rapat di hotel," ujar salah seorang pegawai DPU Cilegon yang enggan disebut identitasnya, Jumat (5/12) kepada Radar Banten (Grup JPNN.com).
Sementara itu, Sekretaris DPU Cilegon M Ridwan yang dikonfirmasi membantah rehab ruangan yang dilakukan pihaknya guna menindaklanjuti imbauan Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi itu.
"Itu kan memang sudah menjadi program kita sejak lama. Tadinya bekas ruang lelang, tapi kan sekarang sudah ada ULP (Unit Layanan Pengadaan-red) jadi ruang itu tidak terpakai lagi," kilahnya.
BACA JUGA: 3 Kapal Nelayan Filipina juga Dimusnahkan di Sulut
Pantauan Radar Banten, tampak sejumlah pekerja membenahi ruangan sekira 4X8 meter itu dengan menggunakan rangka aluminium. Dikatakan Ridwan, untuk rapat dinas selama ini pihaknya biasa melakukannya di ruang program.
"Yah kita juga pengen punya ruang rapat. Orang-orang sudah punya (ruang rapat-red), kita ketinggalan," jelasnya. (dev/awa/jpnn)
BACA JUGA: Edwin Meninggal karena Perawat RS Lupa Transfusi Darah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Baku Tembak, Oknum TNI dan Polri Nyabu Bareng di Batam
Redaktur : Tim Redaksi