jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyambut baik rencana penegakan hukum baru dalam pemberantasan judi online (judol).
Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR itu juga menekankan masyarakat memiliki banyak pilihan untuk membangun masa depan tanpa harus bergantung pada perjudian atau pinjaman ilegal.
BACA JUGA: Renville Antonio Meninggal Dunia, Ibas: Demokrat Berduka, Mohon Doanya
Hal tersebut disampaikan Ibas ketika membuka acara Seminar Fraksi Partai Demokrat dengan topik 'Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!', Selasa (18/2).
Ibas dalam penyampaiannya menegaskan perlunya komunikasi dan komunikasi antar lembaga serta tindakan tegas dan penertiban aturan dalam melawan berbagai serangan maraknya platform judi dan pinjaman online ilegal.
BACA JUGA: Arahan Kolonel Untoro ke Seluruh Prajurit: Jauhi Judol, Itu Awal Petaka
“Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan, atau menerbitkan Peraturan Presiden atau Pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan,” tegas Ibas dalam keterangannya, Rabu (19/2).
Ibas juga menegaskan upaya pemberantasan judi telah menjadi prioritas kepemimpinan nasional dari masa ke masa.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Lebih Aktif Edukasi Masyarakat Soal Bahaya Pinjol Ilegal
Dia pun mengingatkan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah telah menunjukkan sikap tegas terhadap perjudian.
“Presiden SBY, Presiden Indonesia keenam, dahulu yang menyatakan jangan berpikir membangun tempat judi, tumbuhkan kegiatan ekonomi yang bawa kebaikan. Kita tidak ingin justru menyemaikan tempat-tempat judi di tanah air, tapi bagaimana kita membawa ekonomi bangsa kita lebih bersemai dalam usaha-usaha positif,” ungkapnya.
Konsistensi kebijakan ini terus berlanjut hingga era kepemimpinan Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo.
Ibas mengutip pernyataan para pemimpin sebelumnya yang sama-sama mengutuk praktik perjudian.
“Presiden Jokowi mengatakan, ‘Jangan judi.. Jangan judi.. Jangan berjudi.. Kalau ada rezeki, ada uang itu ditabung atau dijadikan modal usaha kerja.’ Presiden Prabowo, Presiden kita, mengatakan judi online harus diperangi,” terangnya.
Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat.
“Ayo bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!” serunya dengan semangat.
Sebagai solusi, Ibas mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.
“Manfaatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan,” paparnya.
Ibas mengatakan skema kredit ini telah disiapkan bagi kelas usaha kecil dan mikro dengan berbagai opsi pinjaman yang dapat diakses masyarakat secara legal dan bertanggung jawab.
Selain itu, Ibas juga mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan agar terhindar dari jebakan finansial yang merugikan di masa depan.
“Kita harus bedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita butuh karena kita butuhkan, tapi kalau kita ingin, kita bisa mempermudah supaya investasi kita tidak menjadi salah,” ujarnya.
Dia pun mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial.
Terkait pemberantasan judi online dan pinjaman online, Ibas menegaskan hal ini memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia.
“Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online demi masa depan generasi muda Indonesia,” ajak Ibas kepada seluruh hadirin.
Ibas juga menegaskan perlunya tindakan tegas serta penertiban aturan dalam pemberantasan judi dan pinjaman online.
“Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat,” tambahnya.
Menurut Ibas, perang melawan judi online harus diwujudkan melalui langkah nyata serta sinergi antarlembaga terkait.
Terakhir, Ibas menyampaikan harapannya kepada mahasiswa dan masyarakat yang hadir pada acara seminar.
“Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!” pungkasnya.
Sebagai informasi, sejumlah narasumber hadir dalam seminar tersebut, antara lain Ditjen Pengawasan Ruang Siber Kemkomdigi Alexander Sabar, Plt Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenkopol Brigjen Asep Jenal Ahmadi.
Narasumber lainnya Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK Hudiyanto, Wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan Fakultas Ekologi Manusia Megawati Simanjuntak, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia – AFPI Kuseryansyah, serta diikuti pula oleh mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.
Seminar tersebut semakin menegaskan posisi Fraksi Partai Demokrat dalam mendukung pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal.
Dengan komitmen bersama antara pemerintah, DPR, dan masyarakat diharapkan Indonesia dapat membangun ekosistem digital yang lebih sehat dan aman bagi generasi mendatang. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OJK Blokir 8.271 Pinjol Ilegal
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi