jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mencegah rencana jahat China menguasai Laut Natuna Utara. Pasalnya, aktivitas militer Negeri Tirai Bambu di kawasan perairan tersebut kian mengkhawatirkan.
Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia perlu mendorong para nelayan untuk membanjiri dan mengeksploitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Natuna Utara dengan memberi subsidi dan insentif.
BACA JUGA: Laut China Selatan Memanas, TNI AL Kerahkan 4 KRI ke Perairan Natuna Utara
"Upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengerahkan kapal-kapal Bakamla untuk memunculkan rasa aman dan ketenangan bagi para nelayan Indonesia dalam menangkap ikan di ZEE," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (18/9).
Dapat dipastikan Kapal Perang dan Coast Guard China akan terus berlalu lalang hingga akhir zaman, kata dia.
BACA JUGA: TNI AL Sudah Bergerak ke Laut Natuna
"Ini mengingat China tidak mau melepas klaim Sembilan Garis Putus yang sejak 2016 dinyatakan oleh Permanent Court of Arbitration sebagai tidak memiliki dasar berdasarkan UNCLOS," ujar Hikmahanto.
Bagi Indonesia, lanjut dia, menghadapi intimidasi Kapal Perang dan Coast Guard China terhadap para nelayan tidak mungkin mengerahkan kekuatan Angkatan Laut ataupun melakukan pengusiran karena keberadaan Kapal Perang tersebut berada di Laut Lepas.
BACA JUGA: Kapal China Mondar-mandir di Natuna, PKS: Luhut Binsar dan Prabowo Diam Saja?
"Perlu dipahami para nelayan China dalam perspektif pemerintah China tentu tidak melakukan illegal fishing mengingat mereka melakukan penangkapan ikan di traditional fishing ground berdasarkan klaim sembilan garis putus," kata dia.
Hikmahanto mengatakan keberadaan kapal militer China kemungkinan untuk menandingi kapal-kapal perang Indonesia yang berada di laut lepas dalam rangka penegakan hukum di ZEE dan melakukan penangkapan atas nelayan-nelayan China.
"Hanya saja tidak seharusnya kapal militer China berada di laut lepas kecuali sedang melakukan pelayaran untuk melakukan perlintasan. Ini mengingat kapal militer ditujukan untuk mempertahankan wilayah kedaulatan negara," kata dia.
Sebelumnya sejumlah nelayan Indonesia di Natuna menyampaikan kapal perang dan coast guard China lalu lalang dan mengintimidasi mereka saat menangkap ikan. (ant/dil/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Adil