jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Lawrence Siburian mengungkapkan bahwa partai yang dipimpin oleh Airlangga Hartanto itu telah meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merombak struktur kepengurusan partai di internal.
Lawrence menyampaikan hal itu saat menghadiri diskusi bertajuk Ngebut Munas Parpol, Jelang Kabinet Baru di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
BACA JUGA: Menperin: Mengekspor 300 Ribu Unit Mobil Itu Gampang
"DPP mengusulkan merombak atau mengubah kepengurusan ke Kemenkumham," kata Lawrence.
Dia menilai perombakan struktur DPP Golkar ke kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly itu tidak punya urgensi yang mendesak. Sebab, dalam tahun ini, Golkar akan mengadakan musyawarah nasional (munas).
BACA JUGA: Pengamat Beber Kelemahan Menonjol Airlangga Hartarto
BACA JUGA: Pengamat Beber Kelemahan Menonjol Airlangga Hartarto
Selain itu, kata Lawrence, pengajuan perubahan struktur kepengurusan itu melanggar aturan dasar dan rumah tanggal (AD/ART) partai Golkar. Menurutnya, dengan keputusan itu, justru potensi perpecahan di Golkar semakin menguat.
BACA JUGA: Airlangga Hartarto Beri Sinyal Tak Rela Kursi Ketua MPR Diduduki Gerindra
"Itukan bertentangan dengan AD/ART dan berpotensi timbulkan perpecahan dan apa urgensinya sudah mau munas kok," ujar Lawrence.
Ketika disinggung soal indikasi perubahan struktur kepengurusan itu untuk menyaring loyalis Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Lawrence tidak mau berspekulasi lebih dalam. "Mungkin ditanya ke Airlangga saja seperti itu," ujar dia. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kang Ace Yakini Kursi Ketua MPR Lebih Ideal Jadi Milik Golkar ketimbang Gerindra
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga