JAKARTA--Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga tokoh muda asal Riau HM Lukman Edy mengaku prihatin atas kasus yang menimpa Gubernur Riau Rusli Zainal. Gubernur Riau dua periode itu kini telah berstatus sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada wartawan di Jakarta, Kamis (21/2), LE-sapaan Lukman Edy-menilai ada upaya politisasi dan penghakiman yang luar biasa atas diri Rusli.
”Saya selaku warga negara yang taat hukum, menghormati dan mendukung setiap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Tapi hendaknya, jangan ada upaya-upaya politisasi dan penghakiman yang berlebihan terhadap Pak Rusli Zainal,” ujar LE.
Politisi PKB itu menyebut, meski kini Rusli tersangkut masalah hukum, namun jasa-jasa Rusli dalam membangun Riau tidak bisa dilupakan begitu saja.
”Baru di saat Pak Rusli memimpin Riau, pembangunan Riau itu meningkat seperti yang bisa kita lihat dan saksikan hari ini,” ucap LE.
LE mengaku sudah mengenal Rusli cukup lama dan tahu betul bagaimana semangat Rusli dalam memajukan pembangunan Riau. Ia mengatakan, sejak Riau resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 hingga tumbangnya orde baru dan bergulirnya era reformasi, hampir tidak ada pembangunan yang berarti di Provinsi Riau. Kendati, semua orang di Indonesia ini tahu bahwa Riau adalah lumbung devisa terbesar bagi bangsa Indonesia.
Bahkan hingga hari ini, sekitar 43 persen produksi minyak nasional masih berasal dari bumi Riau. Ini belum kontribusi sektor lainnya seperti di sektor kehutanan dan lainnya. Saat ini bahkan ada dua perusahaan kertas (pulp) terbesar di Asia Tenggara beroperasi di Riau.
”Zaman orde baru hanya mimpi bagi anak jati Riau untuk menjadi pemimpin, apalagi jadi Gubernur. Semua ketika itu ditunjuk dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Tapi apa yang mereka perbuat untuk Riau? Riau hanya dijadikan sapi perahan. Hampir semua hasil kekayaan alam Riau diangkut ke pusat tanpa menyisakan untuk pembangunan Riau,” kisahnya.
Barulah begitu reformasi bergulir, anak jati Riau mendapat kesempatan menjadi pemimpin di negerinya sendiri. ”Pak Rusli membuktikannya dengan menjadi Gubernur Riau. Hari ini, kita bisa melihat bagaimana Pak Rusli memacu pembangunan Riau dalam berbagai bidang. Ini fakta yang harus kita apresiasi,” tegas anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB di MPR RI ini.
LE mengaku ada pihak-pihak tertentu yang sangat ingin Rusli 'babak-belur'. ”Saya mendengar ada yang sangat haus kekuasaan, lalu menghalalkan semua cara. Bahkan sampai bayar-bayar orang untuk demo Pak Rusli. Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan adat budaya Melayu yang santun. Bahkan sekiranya pun Pak Rusli bersalah secara hukum, tidak patut kita menghina-dina beliau,” sarannya.
LE mengatakan, dirinya khawatir, bila kasus hukum yang menimpa Rusli ini terus dipolitisasi secara luar biasa, bisa-bisa terjadi konflik horizontal di Bumi Lancang Kuning. ”Kita semua pasti tidak menginginkan hal itu,” pungkasnya.(afz/jpnn)
Pada wartawan di Jakarta, Kamis (21/2), LE-sapaan Lukman Edy-menilai ada upaya politisasi dan penghakiman yang luar biasa atas diri Rusli.
”Saya selaku warga negara yang taat hukum, menghormati dan mendukung setiap upaya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Tapi hendaknya, jangan ada upaya-upaya politisasi dan penghakiman yang berlebihan terhadap Pak Rusli Zainal,” ujar LE.
Politisi PKB itu menyebut, meski kini Rusli tersangkut masalah hukum, namun jasa-jasa Rusli dalam membangun Riau tidak bisa dilupakan begitu saja.
”Baru di saat Pak Rusli memimpin Riau, pembangunan Riau itu meningkat seperti yang bisa kita lihat dan saksikan hari ini,” ucap LE.
LE mengaku sudah mengenal Rusli cukup lama dan tahu betul bagaimana semangat Rusli dalam memajukan pembangunan Riau. Ia mengatakan, sejak Riau resmi menjadi provinsi pada tahun 1958 hingga tumbangnya orde baru dan bergulirnya era reformasi, hampir tidak ada pembangunan yang berarti di Provinsi Riau. Kendati, semua orang di Indonesia ini tahu bahwa Riau adalah lumbung devisa terbesar bagi bangsa Indonesia.
Bahkan hingga hari ini, sekitar 43 persen produksi minyak nasional masih berasal dari bumi Riau. Ini belum kontribusi sektor lainnya seperti di sektor kehutanan dan lainnya. Saat ini bahkan ada dua perusahaan kertas (pulp) terbesar di Asia Tenggara beroperasi di Riau.
”Zaman orde baru hanya mimpi bagi anak jati Riau untuk menjadi pemimpin, apalagi jadi Gubernur. Semua ketika itu ditunjuk dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Tapi apa yang mereka perbuat untuk Riau? Riau hanya dijadikan sapi perahan. Hampir semua hasil kekayaan alam Riau diangkut ke pusat tanpa menyisakan untuk pembangunan Riau,” kisahnya.
Barulah begitu reformasi bergulir, anak jati Riau mendapat kesempatan menjadi pemimpin di negerinya sendiri. ”Pak Rusli membuktikannya dengan menjadi Gubernur Riau. Hari ini, kita bisa melihat bagaimana Pak Rusli memacu pembangunan Riau dalam berbagai bidang. Ini fakta yang harus kita apresiasi,” tegas anggota DPR RI sekaligus Ketua Fraksi PKB di MPR RI ini.
LE mengaku ada pihak-pihak tertentu yang sangat ingin Rusli 'babak-belur'. ”Saya mendengar ada yang sangat haus kekuasaan, lalu menghalalkan semua cara. Bahkan sampai bayar-bayar orang untuk demo Pak Rusli. Ini jelas-jelas tidak sesuai dengan adat budaya Melayu yang santun. Bahkan sekiranya pun Pak Rusli bersalah secara hukum, tidak patut kita menghina-dina beliau,” sarannya.
LE mengatakan, dirinya khawatir, bila kasus hukum yang menimpa Rusli ini terus dipolitisasi secara luar biasa, bisa-bisa terjadi konflik horizontal di Bumi Lancang Kuning. ”Kita semua pasti tidak menginginkan hal itu,” pungkasnya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Legislator Sulsel Melancong ke Luar Negeri, BK Belum Tahu
Redaktur : Tim Redaksi