jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Indra menyatakan, berdasarkan riset World Bank dari 100 persen biaya produksi, upah buruh hanya 9 sampai 12 persen. Menurutnya, biaya tertinggi ada di pungutan liar dengan 19 sampai 24 persen.
"Artinya menunjukkan kegagalan negara memberikan iklim investasi bagus dan kesejahteraan bagi pekerja," kata Indra dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (2/11).
BACA JUGA: Harapkan Kada Berkomitmen Kuat Jaga Mutu Layanan Birokrasi
Indra menuturkan, pungli perlu dientaskan dan biayanya dialihkan untuk menambah daya saing perusahaan dan meningkatkan kualitas barang.
"Sehingga perusahaan punya daya saing di dunia internasional," kata Indra yang juga menjadi Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.
BACA JUGA: Tanpa Buku Nikah, Inap di Hotel Tetap Aman dari Razia
Selain itu, Indra menjelaskan, biaya pungli harus dialihkan untuk meningkatkan upah buruh. Sehingga buruh tidak perlu lagi melakukan demonstrasi. "Karena perusahaan punya saving dana untuk upah pekerja," katanya.
Indra menambahkan, negara tidak hadir secara optimal sehingga polemik antara pengusaha dan buruh terus terjadi. "Di mana peran negara yakni Kementerian Tenaga Kerja? Law enforcement (penegakan hukum) rendah sebabkan pengusaha dan buruh terus berkonflik," ujarnya.
BACA JUGA: Honorer Peserta Ujian CPNS Membludak
Jika penegakan hukum masih rendah, Indra menjelaskan, persoalan buruh tidak akan selesai. "Saya yakin bulan depan ada PHK sepihak. Bulan Januari ada konflik pengusaha enggak bayar UMP. Kalau pemerintah turun tangan itu enggak akan terjadi," katanya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembuluh Darah ke Otak Tersumbat, Yusril Dirawat
Redaktur : Tim Redaksi