Saat ini perempuan yang berkecimpung di bidang hukum di Australia lebih banyak dibandingkan pria, yaitu sebanyak 53 persen, namun masih sedikit yang menduduki jabatan senior.
Salah satunya adalah Courtney Bowie, yang sebelumnya bekerja di sebuah firma hukum ternama di Sydney dan sekarang memutuskan untuk bekerja sendiri.
BACA JUGA: Australia Tuan Rumah Olimpiade 2032, Begini Tanggapan Hashimoto Seiko
Merasa frustrasi dengan budaya dan kebiasaan di dunia hukum, Courtney pernah mengalami depresi, kecemasan dan juga kehilangan motivasi untuk bekerja.
"Ada banyak masalah budaya yang berhubungan dengan gender. Dari pengalaman saya, yang saya alami adalah diskriminasi yang tidak tampak, dan sikap tuli terhadap gender," kata Courtney kepada Radio ABC Sydney.
BACA JUGA: Komnas HAM Australia Ungkap Tingginya Diskriminasi Terhadap Minoritas Muslim
"Ada partner di firma hukum sebelumnya yang setiap hari berdiri di koridor kantor untuk memastikan semua pengacara perempuan mengenakan sepatu hak tinggi."
Di tahun 2017, dia mendirikan firma hukum sendiri bernama Her Lawyer yang memberikan nasihat hukum untuk bisnis yang dikelola oleh perempuan.
BACA JUGA: Pembuat Peti Mati di Indonesia Kewalahan Memenuhi Permintaan di Tengah Pandemi COVID-19
Menurut Courtney Bowie, tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang mendorong pertumbuhan pengacara perempuan dan membuat mereka bisa mencapai posisi senior.
"Saya ingin memiliki tempat kerja yang mendukung perempuan di bidang hukum karena saya tidak memiliki pengalaman bagus sebelumnya," katanya.
"Firma hukum saya membuat saya bisa bekerja lebih fleksibel, membangun karir yang memuaskan, dan mengasuh putra saya yang berusia dua tahun."
Sebuah laporan terbaru dari Law Society of New South Wales mengatakan saat ini 53 persen dari 83.643 pengacara di Australia adalah perempuan.
Dan juga untuk pertama kalinya, komposisi pengacara perempuan yang lebih banyak dari pengacara pria terjadi di semua negara bagian di Australia.
Namun, banyak yang berkecimpung di dunia hukum Australia mengatakan masih kurangnya perempuan yang menduduki jabatan senior, dan diperlukan perubahan budaya di dunia hukum sehingga kesetaraan gender bisa betul-betul tercapai. Pemimpin perempuan masih kurang
Sonja Stewart Direktur Eksekutif Law Society NSW mengatakan meningkatnya jumlah pengacara perempuan menunjukkan betapa pentingnya inisiatif seperti Piagam Pemajuan Perempuan dalam Profesi Hukum.
Piagam itu dibuat untuk mempromosikan strategi guna merekrut dan mempertahankan perempuan yang bekerja di dunia hukum dan mendorong mereka untuk menduduki jabatan senior.
"Piagam itu mencoba mencapai semua itu dengan cara membantu profesi pengacara untuk membangun budaya yang mempromosikan keberagaman dan inklusi, mencegah pelecehan seksual, perudungan, sehingga memberikan dampak positif bagi seluruh pengacara," kata Sonja Stewart.
Sekitar 300 firma hukum sudah ikut menandatangani piagam tersebut namun menurut Courtney Bowie hal tersebut belumlah cukup.
Courtney Bowie mengatakan penerapan kuota perlu dilakukan guna memastikan lebih banyak perempuan dipromosikan ke jabatan senior.
"Perempuan banyak yang terjungkal di titik tertentu karena mereka merasa bahwa karir mereka tidak mengalami kemajuan," katanya.
"Sekali sudah ada perempuan di jabatan senior, kita bisa membawa budaya yang mendukung perempuan, mendukung model kerja yang lebih fleksibel, tanpa melihat masalah gender dan menghilangkan pelecehan seksual."
"Kita perlu melakukan tindakan radikal dan juga komitmen dari kalangan praktisi hukum untuk membuat perubahan yang berarti." Pendekatan modern untuk hukum
Pendapat tersebut didukung oleh pengacara senior perempuan Carly Stebbing.
Setelah bekerja lebih dari 10 tahun di bidang Undang-undang Perburuhan, Carly menyadari bahwa bidang hukum yang tradisional tidak memungkinkan adanya jam kerja yang luwes yang diperlukan untuk bisa mengasuh anak-anak.
"Saya sudah mengalami cuti dua melahirkan dua kali," katanya.
"Saya tahu bahwa menekuni bidang hukum yang tradisional tidak akan kondusif dengan posisi saya yang memiliki dua anak kecil."
Di tahun 2018, Carly mendirikan Resolution123 — sebuah firma hukum virtual yang memberikan nasehat hukum mengenai UU Perburuhan.
Firmanya mengadopisi model baru bernama NewLaw - pendekatan baru dalam memberikan nasehat hukum kepada klien, yang berbeda dengan firma hukm tradisional yang dibayar berdasarkan lamanya pertemuan dengan klien.
Carly Stebbing mengatakan model kerja NewLaw ini memberikan keluwesan yang diperlukan guna mempertahankan perempuan bekerja di bidang hukum.
"Praktik hukum tradisional bekerja dengan sistem pertemuan yang dihitung tiap enam menit. Saya ingin memiliki fleksibilitas lebih besar dari itu," katanya.
"Jadi di firma ini, kami tidak menentukan biaya berdasarkan waktu. Kami menyetujui biaya dari awal dan kerja bisa dilakukan dari mana saja."
"Ini adalah hal-hal yang perlu ada untuk membuat perempuan lebih banyak bertahan di dunia hukum dan terus bekerja dan kemudian menjadi partner senior dan pemimpin."
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibu Kota Iran Mencekam, Demonstran Perempuan Berseru Turunkan Republik Islam