jpnn.com - JAKARTA--Mantan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno mewanti-wanti pemerintah untuk berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan rasionalisasi aparatur sipil negara PNS.
Sebisa mungkin, rasionalisasi menjadi jalan terakhir pemerintah bila cara lain sudah mentok.
BACA JUGA: Boikot Produk Israel? Konteksnya Apa?
"Kalau pemerintah sudah melakukan kajian mendalam dan keputusannya tetap rasionalisasi, silakan saja. Tapi saya berharap itu dilakukan sebagai jalan paling terakhir," kata tim ahli MenPAN-RB kepada JPNN, Selasa (8/3).
Dari pengamatan Eko, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh pemerintah yaitu dengan meredistribusi PNS di kantor-kantor. Lantaran mereka paling banyak berada di jabatan tenaga administrasi alias tenaga usaha (TU).
BACA JUGA: MenPAN-RB Minta Sekda Rajin Ngecek Penyaluran KIS dan KIP
"Semasa saya jadi kepala BKN, data penyebaran PNS menunjukkan jumlah pegawai paling banyak di TU (jabatan fungsional umum). Sementara tenaga di lapangan malah kurang," ujarnya.
PNS yang berada di jabatan fungsional umum (JPU) ini, menurut Eko, tidak harus dirasionalisasi. Sebaiknya mereka diredistribusi ke jabatan fungsional tertentu seperti tenaga penyuluh, dan lain-lain. Untuk itu pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada PNS di JPU.
BACA JUGA: Tak Jadi Munas, Golkar Hancur Lebur
"Masih lebih murah memberikan pelatihan bagi PNS di JPU, ketimbang merasionalisasi mereka. Serendah-rendahnya kompetensi mereka, masih lebih mudah memberdayakan ke tenaga lapangan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan cara ini, PNS akan lebih tenang dan nyaman," paparnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dede Yusuf Tuding Sinetron Striping Matikan Film Nasional, Ini Alasannya...
Redaktur : Tim Redaksi