jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Eriko Sotarduga berharap Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih periode 2022-2027 dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari investasi ilegal yang marak belakangan ini.
Selain itu, DK OJK terpilih diharapkan mampu memberi solusi terhadap masalah yang muncul di industri keuangan.
BACA JUGA: Mahendra Siregar Jadi Ketua DK OJK, Hergun Ingatkan Tantangan Ini
Hal itu sejalan dengan harapan Ketua DPR RI Puan Maharani terhadap anggota DK OJK terpilih, bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen di tengah maraknya kasus-kasus investasi ilegal.
"Jadi begini. Apa yang disampaikan Mbak Puan itu sangat tepat dalam situasi saat kekinian. Karena kenapa? Dewan Komisioner OJK sekarang ini menjalankan periode yang ketiga," kata Eriko kepada wartawan, Sabtu (9/4/2022).
BACA JUGA: Puan Ingatkan DK OJK Terpilih Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal
“Artinya setelah dua periode sebelumnya ekspektasi masyarakat terhadap OJK itu sangat besar. Nah,masyarakat mengharapkan OJK bisa memberikan perlindungan, memberikan informasi, memberikan juga solusi dalam hal permasalahan yang ada dalam industri keuangan, terutama belakangan soal industri asuransi,” lanjutnya.
Eriko memaparkan saat ini 54 persen dari total penduduk Indonesia adalah generasi Y dan Z.
BACA JUGA: Uji Kelayakan DK-OJK, Komisi XI Prioritaskan Sosok Ini
Berdasarkan survei, generasi itulah yang sangat aktif melakukan kegiatan investasi.
Oleh karena itu, OJK di bawah pimpinan Mahendra Siregar sangat diharapkan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, seperti yang disampaikan Puan Maharani.
Apalagi, dengan perkembangan teknologi yang pesat, OJK diminta menghadirkan iklim investasi yang sehat.
Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan khususnya investasi dapat pulih kembali.
“Diharapkan OJK ini bisa mengikuti perkembangan bahkan mendahului perkembangan zaman itu sendiri. Karena kalau tidak, memang ke depan ini akan banyak hal-hal lagi yg terjadi yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan,” kata Eriko.
“Contohnya kepada industri asuransi, akhirnya kan masyarakat melihat wah kejadiannya seperti ini. Itu kan mengurangi, terjadi demoralisasi di industri asuransi ini. Apalagi juga industri-industri keuangan lain, investasi-investasi yang begitu marak saat ini," lanjutnya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengucapkan selamat kepada anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terpilih untuk periode 2022-2027.
Dia berharap anggota DK OJK terpilih bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen, di tengah maraknya kasus-kasus investasi ilegal.
"Selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan, OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan dapat semakin profesional,” kata Puan, dalam keterangan yang diterima, Jumat (8/4/2022).
Anggota DK OJK periode 2022-2027 dipilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR.
Hasil keputusan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan.
Satu di antara yang dipilih Komisi IX adalah Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar yang terpilih sebagai Ketua DK OJK.
Puan berharap Mahendra dapat mewujudkan visi misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK agar lebih terintegrasi dan lebih berkualitas dalam hal perlindungan konsumen serta masyarakat.
"Secara khusus saya mengapresiasi kinerja anggota DK OJK sebelumnya di bawah kepemimpinan bapak Wimboh Santoso yang sebentar lagi akan purna tugas," ujarnya.
Lebih lanjut, Puan meminta kepada anggota DK OJK terpilih untuk dapat terus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
Secara khusus, dia menyoroti mengenai investasi ilegal yang sudah banyak memakan korban.
"Masyarakat telah banyak yang dirugikan akibat investasi ilegal. Kami berharap OJK dapat lebih berperan melakukan pencegahan, termasuk dengan penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia," katanya.
Mantan Menko PMK tersebut juga berharap OJK bisa lebih menunjukkan taringnya dalam memerangi praktik-praktik investasi bodong.
Dia mengatakan OJK harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara maksimal.
"Kami semua menantikan OJK dapat lebih tegas dalam menegakkan aturan sehingga berbagai upaya penyelewengan dalam sektor jasa keuangan dapat diminimalisir," ujarnya.
"Sepak terjang OJK yang baik akan menjaga sehatnya sistem jasa keuangan Indonesia," pungkas Puan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari