Mahendra Siregar Jadi Ketua DK OJK, Hergun Ingatkan Tantangan Ini

Jumat, 08 April 2022 – 19:00 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan atau Hergun mengingatkan Mahendra Siregar dan anggota DK OJK untuk menyelesaikan masalah di sektor jasa keuangan ini. Ilustrasi Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengucapkan selamat kepada Mahendra Siregar yang terpilih menjadi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI periode 2022-2027.

Wakil Menteri Luar Negeri RI itu terpilih sebagai ketua DK OJK setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan di Komisi DPR pada Kamis (7/4).

BACA JUGA: Puan Ingatkan DK OJK Terpilih Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal

Nama Mahendra diputuskan bersama enam nama DK OJK lainnya, yaitu Wakil Ketua DK OJK Mirza Adityaswara serta anggota lainnya, yaitu Dian Ediana Rae, Inarno Djajadi, Ogi Prastomiyono, Friderica Widyasari Dewi, Sophia Issabella Watimena.

"Selamat dan sukses untuk Pak Mahendra Siregar dan para anggota Dewan Komisioner OJK terpilih, semoga amanah," ucap Heri Gunawan di Jakarta, Jumat (8/4).

BACA JUGA: Penyebab Kematian Najamuddin Sewang Terjawab, Kombes Komang Ungkap Fakta Ini

Kapoksi Partai Gerindra di komisi bidang keuangan itu berharap Mahendra bersama para anggota DK OJK lainnya dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

"Seperti saya sampaikan sebelumnya, Fraksi Partai Gerindra akan memilih figur terbaik dari yang terbaik," kata politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun itu.

BACA JUGA: Ketua KPK Firli Bahuri: Saya Pastikan Akan Kami Kejar, Tangkap!

Hergun juga mengingatkan ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Mahendra dkk di saat OJK tengah menjadi sorotan publik.

Pekerjaan rumah itu, merespons banyaknya pengaduan yang masuk ke OJK. Tercatat, catatan per November 2021 ada 595.521 pengaduan.

Kemudian, OJK harus mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Menurut Hergun, ada sejumlah persoalan lain yang harus dihadapi DK OJK yang baru adalah tingginya bunga kredit perbankan dan kecenderungan penurunan kredit perbankan sejak 2018.

Lalu, melonjaknya angka pengaduan masyarakat terutama terkait pinjaman online (pinjol) ilegal dan produk asuransi unit link.

"Serta pelanggaran di pasar modal yang melibatkan emiten, manajer investasi hingga pelaku industrinya," kata ketua DPP Partai Gerindra itu. (fat/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler