jpnn.com, JAKARTA - Petisi terkait kritik terhadap perusahaan internet Starlink beredar ke masyarakat. Dalam petisi itu disebutkan jika Starlink terlibat dalam pembantaian anak dan perempuan di Gaza.
Merespons hal itu, anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto mengingatkan pemerintah untuk menolak keras investasi Starlink di Tanah Air. Dia menekankan semangat Indonesia adalah mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
BACA JUGA: Data Lake Indonesia & Starlink Berkolaborasi, Koneksi Internet Tak Lagi Jadi HambatanÂ
"Kalau memang Starlink terafiliasi dengan pembangunan infrastructure komunikasi untuk Israel selama perang, di mana secara teknis memang Starlink ini dapat di fungsikan sebagai infrastructure komunikasi di mana-mana," kata Firnando kepada wartawan, Jakarta, Senin, 18 November 2024.
"Jadi seharusnya Starlink ini kita tolak keras karena sesuai dengan semangat Republik Indonesia untuk selalu mendukung penuh kemerdekaan Palestina serta menolak semua perang yang ada di muka bumi ini," tegas Firnando.
BACA JUGA: Starlink Tersambung di RS Gaza, Elon Musk Apresiasi Peran Israel
Pada petisi yang beredar itu, dipaparkan jika Israel yang secara aktif menggunakan teknologi canggih untuk mendukung operasi militernya, telah memanfaatkan layanan Starlink guna memperkuat infrastruktur komunikasi selama konflik berlansung.
Dengan jaringan internet berkecepatan tinggi dan tahan terhadap gangguan itu, Starlink dinilai memungkinkan mendukung koordinasi militer dan pemantauan wilayah secara real time.
BACA JUGA: SpaceX Meluncurkan Perangkat Starlink Mini, Cocok Buat Para Traveler
Koneksi ini diklaim diperlukan untuk keamanan dan efisiensi operasi, tetapi di sisi lain, teknologi ini secara tidak langsung ikut andil pada peningkatan serangan yang menargetkan wilayah Gaza. Ketika infrastruktur komunikasi Israel tetap utuh, rakyat Palestina sering kali kehilangan akses ke informasi, komunikasi, bahkan layanan darurat memperparah penderitaan mereka.
Sementara itu, pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah, mendorong pemerintah untuk mencari tahu kebenaran dari petisi tersebut. Menurutnya, informasi yang beredar ke publik harus ditampung sebagai peringatan agar tak membuat keputusan yang salah, salah satunya dalam menentukan kerja sama dengan Starlink.
"Menurut saya perlu dibuktikan, kalau memang terlibat, cuma kan itu informasi media juga, perlu juga kita bersikap itu harus ada data, kalau memang ada data yang menguatkan itu kita perlu menunda dulu kerja sama dengan starlink," kata Trubus.
Dia juga menyinggung kelanjutan isi dari petisi itu yang menjabarkan bahwa perang berdampak nyata dan menyakitkan bagi rakyat Palestina di Gaza.
Petisi itu juga menyebut serangan udara dan pemboman yang dilancarkan dengan dukungan teknologi tinggi, termasuk komunikasi berbasis satelit, telah menyebabkan ribuan korban jiwa dan pertumpahan darah di mana-mana. Bahkan korban jiwa yang berjatuhan, bukan hanya laki-laki saja tetapi juga perempuan dan anak-anak menjadi sasaran.
Petisi juga menyinggung soal darah anak-anak Palestina yang menjadi sorotan karena secara hukum internasional israel telah melanggar aturan yang sudah menjadi kesepakatan. Selain itu, pemblokiran akses teknologi bagi rakyat Palestina memperdalam ketimpangan digital.
Sementara Starlink justru memiliki andil untuk mendukung infrastruktur Israel. Rakyat Gaza berjuang untuk tetap terhubung dengan dunia luar, baik untuk meminta bantuan internasional maupun sekadar memberi tahu keluarga mereka bahwa mereka masih hidup.
Trubus mengingatkan pemerintah untuk mengabaikan petisi tersebut. Bagi dia, pemerintah harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat.
Apalagi, kata dia, kerugian Indonesia atas perang di Gaza cukup besar, misalnya pengeboman Rumah Sakit Indonesia di lokasi konflik. Trubus menekankan jika Indonesia tegas mendukung kemerdekaan Palestina.
"Benarkah itu, terus kita juga harus mempertimbangkannya dengan Indonesia sendiri, kerugian Indonesia di Gaza juga kan sangat besar, Rumah Sakit yang dibom. Jadi apa perlu kita bersikap, sikap kita kan sudah tegas mendukung kemerdekaan Indonesia," kata dia.
Tak hanya soal peran Starlink, dalam petisi disinggung sikap Elon Musk selaku Bos dari perusahaan internet besar itu yang belum juga memberikan pernyataan resmi terkait dampak Starlink di konflik Gaza.
Starlink yang awalnya dirancang untuk tujuan kemanusiaan, seperti menyediakan internet di wilayah terpencil atau terdampak bencana, kenyataannya di Gaza justru menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk membantu perang.
Untuk itu, Trubus berharap pemerintah hati-hati dalam memutuskan kerja sama dengan Starlink. Terlebih, nilai investasi Starlink di Indonesia sangat kecil dan tidak terlalu berdampak baik terhadap ekonomi Tanah Air.
"Toh investasi ke Indonesia juga sangat kecil, kalau enggak salah Rp30 miliar, pegawainya juga sedikit, karena harapannya di situ membawa penyerapan tenaga kerja, tapi nyatanya enggak, karena kantor pusatnya juga di Malaysia. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia kaya kantor cabang," kata Trubus.
Terakhir dalam petisi itu disebutkan penggunaan teknologi seperti Starlink dalam konflik Gaza membuka diskusi penting tentang etika inovasi. Bahkan, muncul pertanyaan haruskah perusahaan teknologi bertanggung jawab atas dampak penggunaan produknya dalam perang.
Ketika teknologi ikut andil menjadi alat yang memperburuk konflik, penting untuk mempertanyakan batas tanggung jawab perusahaan dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk memastikan teknologi digunakan untuk tujuan yang benar-benar mendukung kemanusiaan.
Selain itu, konflik Gaza adalah pengingat bahwa teknologi, seberapa canggih pun, bukanlah solusi universal. Tanpa kepemimpinan etis dan pengawasan yang ketat, inovasi dapat dengan mudah dimanipulasi untuk memperburuk ketidakadilan dan penderitaan
Andil Starlink di Gaza adalah pelajaran bagi dunia tentang bagaimana teknologi yang dirancang untuk menghubungkan manusia bisa, dalam situasi tertentu, meninggalkan jejak darah dan air mata. Bagi rakyat Palestina, perjuangan mereka bukan hanya melawan konflik bersenjata tetapi juga melawan sistem yang membuat mereka terputus dari dunia yang seharusnya mendukung mereka.(ray/jpnn)
Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean