Legislator Khawatir Rupiah Digital Guncang Stabilitas Keuangan

Rabu, 01 Desember 2021 – 10:26 WIB
Legislator angkat bicara soal persiapan Bank Indonesia (BI) yang akan meluncurkan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC). Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Legislator angkat bicara soal persiapan Bank Indonesia (BI) yang akan meluncurkan rupiah digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC).

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta agar risiko gagasan tersebut dianalisis lebih mendalam.

BACA JUGA: Siap-Siap! Sebentar Lagi Indonesia Bakal Punya Rupiah Digital

"Karena mungkin Undang-Undang Mata Uang tidak mengatur terkait digital currency, maka akhirnya muncul gagasan CBDC. Saya pikir, hal ini juga merupakan risiko baru terhadap digitalisasi ekonomi dan stabilitas keuangan yang akan terjadi," ujarnya.

Heri Gunawan mengingatkan saat ini sedang marak aset digital seperti cryptocurrency atau uang kripto, yang berpotensi menggantikan uang konvensional sebagai alat pembayaran yang sah.

BACA JUGA: Jerome Powell Effect, Rupiah Bergoyang Terus, Duh!

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said menegaskan Bank Indonesia perlu berperan maksimal mengurus aset digital.

Dia berharap tidak muncul masalah ilegal di tengah tren kripto yang digandrungi masyarakat Indonesia saat ini.

BACA JUGA: Jerome Powell Bakal Lanjut Memimpin The Fed, Rupiah Jadi Lemas

"Perkembangan kripto sangat luar biasa dan animo masyarakat tidak bisa dibendung lagi. Jika tidak cepat dilakukan antisipasi, ditakutkan munculnya masalah ilegal yang selama ini terjadi dan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Kementerian Perdagangan, pada 2021 ini telah tercatat 7,4 juta penduduk Indonesia yang ikut serta dalam cryptocurrency dengan nilai transaksi sebesar Rp 478,5 trilliun.

Menurut dia, perkembangan tersebut luar biasa mengingat pada 2020, transaksi dalam cryptocurrency tersebut hanya Rp 65 triliun.

Bank Indonesia (BI) menyatakan tengah mengkaji dua opsi penyebaran rupiah digital.

"Ada dua pendekatan yang sedang didalami BI yaitu secara langsung atau one tier dan tidak langsung atau two tier," kata Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Selasa (30/11). (antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Elvi Robia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler