jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai pemulihan ekonomi masih lambat. Hal itu terlihat dari beberapa indikator ekonomi makro yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam laporan realisasi pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2021 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI (12/7).
Anis membeberkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi nasional semester I tahun 2021 berada pada kisaran 3,1-3,3 persen.
BACA JUGA: Pakar Nilai Anggaran PEN Rp 924,83 Triliun Cukup untuk Menetralisir Dampak PPKM Darurat
Menurutnya, kondisi ekonomi belum berada pada tahap yang diharapkan.
“Jadi masih jauh dibawah target APBN 2021 sebesar lima persen," ujar Anis dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (14/7).
BACA JUGA: PKS Mendesak Pertamina Bantu Kelangkaan Oksigen Medis
Anis mengatakan pertumbuhan ekonomi nasional juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 5,7 persen dan Asean sebesar 5,1 persen.
"Kondisi ini menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat dibandingkan ekonomi dunia bahkan Asean sekalipun,” ujarnya.
BACA JUGA: PKS Minta PLN Genjot Keandalan dalam Pemenuhan Listrik ke RS Rujukan Covid-19
Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI itu pemerintah harus mengoptimalkan program PEN yang lebih tepat sasaran agar mampu mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat.
Begitu juga dengan belanja produktif yang harus diperkuat untuk mendorong efektifitas dan efisiensi kementerian dan lembaga.
"APBN belum efektif mendorong pemulihan ekonomi” katanya.
Menurut Anis juga rendahnya inflasi menjadi catatan khusus karena menandakan bahwa roda perekonomian belum sepenuhnya pulih.
Anis menyebut hingga semester I 2021 inflasi tercatat sebesar 1,33 persen (yoy), berada di bawah target APBN 2021 sebesar 3,0 persen.
"Bahkan lebih rendah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,96 persen (yoy),” jelasnya.
Anis berpendapat pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan semakin parah, disertai dengan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat menyebabkan daya beli dan konsumsi masyarakat masih cenderung terbatas.
“Untuk mengerakan roda ekonomi pemerintah harus konsistensi dan disiplin dalam penanganan Covid 19, terukur menjalankan PPKM, mendorong vaksinasi, testing, dan tracing,” ungkap Anis.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS juga menilai pencapaian dan realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga belum optimal.
“Realisasi Semester I 2021 masih tergolong rendah yaitu Rp 252,3 triliun atau 36,1 persen dari pagunya sebesar Rp 699,4 triliun. Khususnya serapan untuk Klaster kesehatan sebesar Rp 47,7 triliun (24,6 persen) dan serapan Klaster dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan korporasi sebesar Rp 51,3 triliun (29,8 persen), “ kata Anis. (jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Elvi Robia