JPNN.com

Legislator PKB Duga Pagar Laut Modus Menguasai Lahan, Minta Menteri ATR Tanggung Jawab

Rabu, 15 Januari 2025 – 14:35 WIB
Legislator PKB Duga Pagar Laut Modus Menguasai Lahan, Minta Menteri ATR Tanggung Jawab - JPNN.com
Tanggul laut atau yang kini populer disebut pagar laut yang membentang di pesisir utara Tangerang. Foto: Source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo menyebut Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono dan Menteri ATR Nusron Wahid bertanggung jawab terhadap polemik terpasangnya pagar laut di pesisir Tangerang sepanjang sekitar 30 kilometer yang diduga tanpa izin.

"Saya berharap bukan hanya KKP, tetapi Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) turut bertanggung jawab, dan harus segera menyelesaikan persoalan sesuai bidangnya" kata Edo sapaan Eka Widodo melalui keterangan persnya, Rabu (15/1).

BACA JUGA: Pemuda Muhammadiyah Minta Polemik Pagar Laut Diselesaikan Transparan

Legislator Fraksi PKB itu menilai pemasangan pagar laut merugikan nelayan, sehingga permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab KKP.

Dia melanjutkan pagar laut membatasi ruang gerak nelayan dalam mencari ikan. Mereka terpaksa menempuh jarak cukup jauh.

BACA JUGA: Rokhmin DPR Menduga Pemasangan Pagar Laut di Banten Didalangi Oligarki

Edo mengatakan pagar laut terindikasi sebagai modus penguasaan atas tanah di laut secara serampangan, sehingga menjadi tanggung jawab Kementerian ATR.

Legislator Dapil IX Jawa Tengah IX itu mengatakan ruang laut seharusnya digunakan sebagai zona perikanan dan pelabuhan.

BACA JUGA: Pagar Laut Terpasang Tanpa Izin, Aparat Hukum Diduga Masuk Angin

Edo mengatakan perlu perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi acuan bagi pemerintah di suatu wilayah atau daerah jika laut dimanfaatkan demi kepentingan berbeda dari tujuan awal.

"Sebab, pemagaran laut ini tidak masuk dalam RTRW Pemerintah Provinsi Banten. Maka, jalan penyelesainnya adalah mengungkap motifnya dan meminta pertanggung jawaban pelaku," ujar dia.

Edo menyayangkan pihak yang mengusulkan penyelesaian masalah cukup dengan mencabut kembali pagar yang telah menancap melalui bantuan TNI atau Polri.

"Masalahnya tidak sesederhana itu, justru saya ingin persoalan pemagaran di wilayah Provinsi Banten ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap, apakah pembangunan di pantai dan reklamasi yang akhir-akhir ini sangat marak sudah sesuai dengan RTRW dan apakah masyarakat tidak dirugikan," kata Edo. (ast/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dikejar 6 Orang, Remaja Tewas Tertancap Pagar Trotoar, 5 Pelaku Ditangkap


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
PKB   pagar laut   legislatif   PIK  

Terpopuler