Menurut Dedi, pada proses lelang tersebut terdapat beberapa kejanggalan atas dipilihnya perusahaan calon pemenang tender surat suara, yaitu PT Karya Wira Utama yang dinilai mesin percetakan perusahan tersebut kurang berkualitas untuk memenuhi 2 juta lebih surat suara diperlukan.
"Saya tahu persis kekurangan kualitas mesin pada perusahan yang menjadi calon pemenang itu. Pada mesin dan kualitas kurang memenuhi standard untuk memenuhi kebutuhan surat suara," kata Dedi.
Dedi mengatakan, ketika Sekretariat KPU diajak untuk membuktikan bahwa perusahan tersebu tidak layak, KPU menolak dan berasalan sudah melihat langsung sebelumnya. Dedi menduga ada semacam kongkalingkong antara Sekretriat KPU dengan perusahaan yang menjadi calon pemenang tersebut. "Jelas ini ada kongkalingkong, seperti KPU meminta persenan atas perusahaan yang menang terhadap perusahan yang menang tender, sehingga perusahan itu yang ditunjuk," paparnya.
Selain itu, Dedi juga mengatakan kalau KPU juga dinilai melakukan intervensi terhadap panitia lelang. "Kalau begini intervensi dari KPU sudah pasti ada, karena dari perusahan tersebut kami sangat tahu sekali," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris KPU Kabupaten Tangerang Supriyadi, ketika dikonfirmasi terkait tudingan tersebut membantah semua yang dituduhkan terhadapnya. Ia mengatakan, PT Karya Wira Utama yang akan mencetak surat suara tersebut merupakan perusahan yang berkualitas dan berpengalaman, karena KPU dan panitia lelang setelah memutuskan perusahan tersebut sebagai calon pemenang telah mensurvei langsung perusahan tersebut.
"Setelah pantia menentukan perusahan itu, kami dari KPU langsung ke sana, menyurveinya, dan tidak hanya KPU saja, kami juga mengajak kejari dan kepolisian untuk mendampingi kami dan kami juga akan meminta perusahaan itu ntuk mengetes mesin cetak mereka dan terbukti sangat berkualitas," ujarnya.
Supriyadi juga menilai kedatangan Dedi sebagai Ketua Kadin ke KPU sangat tidak tepat, karena urusan lelang bukan urusan KPU tetapi panitia lelang. "Kalau mau konfirmasi masalah lelang seharusnya ke panitia, kami hanya pengguna dan seluruh mekanismenya ada di panitia. Kenapa dia bertanya ke sini," katanya.
Supriyadi juga membantah adanya kongkalingkong antara KPU terhadap perusahan tersebut. "Kami tidak pernah meminta apa pun pada perusahan yang menang tender," katanya. (mg-widi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP di Daerah Merasa Ditekan KPUD
Redaktur : Tim Redaksi