JAKARTA - Pengadaan logistik pemilu nampaknya akan fokus diadakan di tingkat nasional. Program Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan lelang tambahan logistik yang rusak di KPU tingkat provinsi, akhirnya dirubah untuk diadakan lelang di tingkat nasional.
Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan, masalah pengadaan logistik di tingkat daerah akan ditangani di tingkat nasional. Kebutuhan tambahan logistik yang rusak, yang hilang, akan diadakan langsung oleh KPU RI. "Kebutuhan tambahan logistik akan dilakukan secara nasional, tidak lagi dilakukan di provinsi seperti yang dijadwalkan pada anggaran 2013 lalu," kata Husni di Jakarta, Sabtu (18/1).
Husni menyatakan, KPU untuk sementara sudah memiliki data terkait tambahan kebutuhan logistik, terutama untuk kotak dan bilik suara. Namun, jumlah itu bisa bertambah jika terjadi force majeur, seperti hilang dicuri atau rusak akibat bencana alam. "Kami minta kepada daerah untuk melaporkan kebutuhannya," kata Husni.
Kebutuhan anggaran tambahan logistik di 2014, ujar Husni, telah direncanakan sebesar Rp 3,7 triliun. Jumlah tersebut sudah mengantisipasi kebutuhan untuk menambah logistik di daerah yang kurang. Dalam hal ini, KPU belum merencanakan tambahan anggaran jika nantinya kebutuhan tambahan logistik melebihi perkiraan yang ada.
"Prioritas utamanya menggunakan anggaran-angggaran efisiensi yang didapatkan dari proses lelang barang di tingkat pusat," tandasnya.
Kebutuhan tambahan kotak dan bilik suara kali ini lebih efisien karena akan menggunakan bahan kardus atau plastik. Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, material kardus dan plastik dipakai sudah berdasarkan pertimbangan matang. "Kami sudah berkonsultasi dengan ahli, materialnya memang kardus tapi tetap anti air," ujar Ferry terpisah.
Menurut Ferry, kotak dan bilik suara bermaterial kardus atau plastik dipilih karena habis digunakan untuk satu kali pakai. KPU pada tahun ini tidak memiliki anggaran untuk pemeliharaan dan penyimpanan, sehingga material habis pakai dipilih untuk digunakan. "Material itu lebih efisien dan kuat," ujarnya.
Berdasar data sementara yang ditampilkan KPU dalam sistem informasi logistik (silog), Provinsi Jawa Barat adalah wilayah yang paling banyak membutuhkan perbaikan kotak suara. Tercatat, 89.250 kotak suara rusak berat dan 2.800 mengalami kerusakan ringan. Provinsi Jawa Timur juga membutuhkan tambahan kotak suara dalam jumlah besar. Tercatat, 52.123 kotak rusak berat, ditambah 21.384 kotak rusak ringan.
Sementara itu, untuk kebutuhan bilik suara, Jatim membutuhkannya dalam jumlah paling banyak. Berdasar data silog, 56.019 bilik suara rusak berat dan 14.290 bilik rusak ringan. Kebutuhan total sementara tambahan kotak suara adalah 374.527 unit, sementara untuk bilik sebanyak 279.416 unit. (bay)
BACA JUGA: KPK Tegaskan Tidak Berkompromi Dengan Anas
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kenalkan Resep Nasgor Ibu Negara di Parade Pangan
Redaktur : Tim Redaksi