jpnn.com, JAKARTA - Jelang berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja Concern Strategic Think Thank (CSTT) menyelenggarakan Focus Group Disscussion (FGD) bertema “Evaluasi Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla Periode 2014-2019”. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi agar dapat membentuk Kabinet) yang benar-benar dapat menjawab kebutuhan bangsa sebagaimana ditawarkan Jokowi dalam kampanye untuk jabatan periode keduanya.
Dalam pengantar diskusi, Prof (Ris.) Hermawan Sulistyo menyatakan bahwa evaluasi ini sangat penting dilakukan oleh para scholar (akademisi) agar Jokowi tidak salah pilih dalam menyusun formasi kabinetnya. Menteri yang berprestasi dapat direkomendasi untuk diangkat kembali, tetapi menteri yang kinerja dan kepemimpinannya tidak bagus, jangan diberi kesempatan untuk duduk kembali di kabinet maupun lembaga lainnya.
BACA JUGA: Soal Calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi: Jangan Menebak-nebak
Hadir dalam FGD tersebut antara lain Prof Dr Aminuddin Ilmar (Unhas), Prof Dr Markus Priyogunarso (UGM), Prof Dr Herman Hidayat (LIPI), Dr Kusnanto Anggoro, Dr Bhatara Ibnu Reza (UBJ), Dr Harry Saldadyo, Dr Nuzul Achyar (UI), Dr Diah Ayu Permatasari (UBJ), Dr M Haripin, Dr Awaludin Marwan (UBJ), Dr Djuni Thamrin, Dr Adriana Elisabeth (LIPI), Akhmad Sahal MA (PCI NU AS), Galuh Pangestu Indraswari MA, Usman Hamid (Amnesti Internasional), Al Araf (Imparsial), Ali Asghar (Puskamnas).
Menurut Kusnanto Anggoro, periode 2014 – 2019 merupakan periode yang sangat penting untuk melakukan koreksi, afirmasi dan akselerasi. Kabinet yang akan datang, harus bisa menjawab ketiga hal tersebut untuk membawa Indonesia yang lebih baik. Apa yang dibayangkan Jokowi dalam nawa citanya, tidak sepenuhnya dapat ditafsirkan oleh timnya.
Dalam mewujudkan negeri maritim, perlu adanya konektivitas antara sektir agraria dengan maritim. Menurut Kusnanto, jika pemerintah pada era jabatan kedua bisa mewujudkan konektivitas agraria dan maritim, akan lebih memastikan tercapainya kejayaan Indonesia.
Pemerintahan periode kedua Jokowi akan krusial. Jadi, Jokowi perlu menekankan kepada para menterinya untuk benar-benar melakukan afirmasi dan akselerasi.
Beberapa menteri Kabinet Kerja Jilid 1 mendapat apresiasi dan penilaian positif dari Forum Akademisi Untuk Demokrasi ini, di antaranya Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Sejumlah menteri dan setingkat menteri mendapat kritikan keras dan dinilai jelek, sehingga tidak sepantasnya Jokowi mengangkat mereka kembali duduk di kabinet. Menteri yang mendapat skor 2-5 di antaranya adalah Menteri Pertahanan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, dan Menteri Kehakiman dan HAN, dan Jaksa Agung.
Menteri Perhubungan misalnya, membuat kebijakan yang berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran. Kebijakan itu membuat sektor perhubungan darat, laut dan udara payah. Dari aspek kecelakaan transportasi, terutama laut dan darat, juga masih memprihatinkan.
Jaksa Agung yang diangkat dari sumber partai politik, dipandang forum telah menyalahgunakan posisinya untuk melindungi kalangan partainya yang menjadi terduga kasus korupsi. Forum menekankan, sebaiknya Jaksa Agung tidak diangkat dari yang berlatar belakang politik. Tetapi yang sangat penting adalah jaksa agung haruslah memiliki visi yang jelas, sehingga mampu membawa kejaksaan menjalankan fungsinya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich