JAKARTA - Selama ini banyak reaksi sinis yang muncul atas rencana Partai Demokrat (PD) menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden (capres). Padahal, konvensi capres semi terbuka yang rencananya akan melibatkan nonkader PD itu justru bisa menekan praktik oligarki di parpol.
Menurut mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah, sebenarnya sistem konvensi semi terbuka dua tahap yang digulirkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu merupakan langkah maju dalam demokratisasi proses seleksi bakal capres. "Dengan keterbukaan, peran oligarki parpol yang praktiknya melembaga di sejumlah parpol relatif bisa diminimalisir. Jadi sejumlah tokoh politik yang memiliki potensi dapat terjaring," kata Mulyana, Minggu (21/7).
Namun ada hal lebih menarik di mata dosen FISIP Universitas Indonesia yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies itu. Pasalnya, nama-nama yang mulai muncul dalam bursa calon peserta konvensi capres PD bukan tokoh yang terus melambung melalui pemeringkatan lembaga-lembaga survei.
Mulyana menganggap hal itu sebagai nilai positif karena dapat menjadi embelajaran politik bagi masyarakat. "Hal itu membawa angin segar politik dan membangun kecerdasan politik rakyat untuk tidak terpaku oleh hegemoni opini mainstream yang mengarah hanya pada tokoh-tokoh tertentu saja sebagai pilihan untuk capres yang akan datang," ulasnya.
Mulyana justru menyarankan kalangan parpol tidak memandang sebelah mata rencana PD menggelar konvensi capres. Sebab, konvensi itu cepat atau lambat pasti akan berpengaruh pada elektabilitas PD yang saat ini terus menurun. "Konvensi oleh Partai Demokrat secara tidak langsung akan mampu mengubah kadar ketidakpercayaan publik terhadap parpol, bahkan sikap menjauh dari parpol," ulasnya.
Karenanya Mulyana juga berharap fraksi-fraksi partai di DPR berani memasukkan aturan konvensi dalam revisi UU Pilpres. "Dengan begitu kemajuan dalam konsolidasi demokrasi lebih terlembagakan," cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Islam dan Pluralisme
Redaktur : Tim Redaksi