jpnn.com, SEMARANG - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) bersama PKN-I BPK RI meluncurkan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).
Melalui sistem ini, Lemhannas RI berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap hasil temuan rekomendasi BPK-RI melalui aplikasi SIPTL yang lebih efektif dan efesien.
BACA JUGA: Pesan KSAL Kepada 17 Perwira TNI AL Calon Peserta PPRA Lemhannas RI
Aplikasi ini diluncurkan di tengah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) 2024 Lemhannas RI yang dilaksanakan di atas KRI Semarang 594.
"Kami terus berkolaborasi dengan BPK RI dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan strategis negara," kata Plt Gubernur Lemhannas RI Marsdya Maman Firmansyah, Jumat (9/2).
BACA JUGA: IKAL Lemhannas Perkuat Peran Strategis, Fokus Isu Pertahanan Bangsa
Menurut Maman yang didampingi Sestama Lemhannas RI Komjen RZ Panca Putra itu, aplikasi SIPTL sebagai bukti komitmen mereka dalam rangka berupaya mempertahankan hasil penilaian keuangan yang sudah 8 kali berturut-turut sejak 2015 sampai 2022 mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Sistem ini akan membantu memantau sejauh mana ketaatan Lemhannas RI dalam memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan keuangan yg lebih efektif dan efesien," ungkap Maman.
BACA JUGA: PTPN III Hibahkan 2 Unit Golf Car kepada Lemhannas
Sementara Pimpinan PKN I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat atas diluncurkannya aplikasi SIPTL ini.
Lemhannas RI kata dia menjadi lembaga yang pertama kali menggunakan dan meluncurkan aplikasi SIPTL ini di jajaran K/L yang berada dalam pengawasan PKN-I BPK RI.
"Kami berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah dalam meningkatkan dukungan anggaran bagi Lemhannas RI, mengingat kedudukannya sebagai Lembaga Struktural setingkat kementeriaan yang berada di bawah Presiden," ujarnya.
Nyoman mengatakan dengan tugas pokok Lemhannas yang mendidik calon pemimpin nasional yang berwawasan kebangsaan serta memberi kajian strategis kepada Presiden dalam merumuskan Kebijakan strategis, maka sudah selayaknya Lemhannas RI mendapat perhatian serius terkait dukunga anggaran.
"Kami juga akan mendorong untuk mengirimkan tenaga auditor BPK RI guna mengikuti pendidikan di Lembaga ini," pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Korupsi Uang Negara, Kepala BPKAD Sarmi dan 2 Bendaharanya Terancam 20 Tahun Penjara
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan