JAKARTA - Direktur Lembaga Partisipasi Pembangunan Indonesia (Lespindo), Kasmin mengatakan, aksi protes atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sah-sah saja. Dia juga bisa memaklumi sikap Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kader dan massanya turun ke jalan menolak kebijakan itu.
"Itu tak lain otokritik demokratis terhadap pemerintah. Yang kita sesalkan, para pemrotes tidak menelaah rencana kebijakan tersebut secara mendalam," kata Kasmin, kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/3).
Faktor resesi dunia misalnya. Menurut Kasmin itu jelas-jelas berimbas kepada ekonomi dalam negeri sebagai pemicu keharusan naiknya harga BBM. Sangat disayangkan kebijakan tersebut dituduh sebagai kebijakan yang menguntungkan Pemerintahan SBY.
"Jika SBY hanya mencari aman tentunya akan menahan kenaikan, toh SBY menjabat presiden hanya tinggal dua tahun lagi. Dia bisa memangkas sektor apa saja, seperti perampingan birokrasi yang memakan hampir 60 persen APBN," kata dia.
Karena itu, kebijakan menaikkan harga BBM untuk menjaga stabilitas ekonomi ke depan, bukan kebijakan aji mumpung. "Kompensasi dari kebijakan kenaikan harga BBM dalam bentuk BLT dirasakan oleh masyarakat yang tingkat cluster-nya masyarakat miskin yang saat ini tercatat sekitar 30 juta atau 7,5 juta kepala keluarga," imbuh Kasmin.
Lebih lanjut dia mengingatkan para pemegang mandat kebijakan politik yang bermain dalam berbagai kepentingan politik tertentu, yang memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM, akan dapat perlawanan keras masyarakat penerima BLT.
"Mereka bermain di isu awang-awang namun faktanya adalah rakyat miskin telah merasakan efek subsidi dari BLT. Di sisi lain, rencana kenaikan BBM ini kebijakan yang tidak populer namun ini adalah sikap bagi penyelamatan ekonomi Indonesia ke depan," imbuhnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasad: Indonesia Bisa Masuk Klub Leopard
Redaktur : Tim Redaksi