jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong gerakan untuk memeriksakan kesehatan ibu dan anak di Posyandu harus digalakkan kembali untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang dihadapi saat ini.
Menurutnya, gerakan pemeriksaan kesehatan dasar ke posyandu harus digalakkan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.
BACA JUGA: Muhadjir Perkuat Posyandu dan Pelatihan Kader di Papua Barat
"Banyak masalah yang bisa diatasi dari upaya pemeriksaan rutin kesehatan dasar sejak dini, seperti menekan tingkat kematian ibu dan anak, serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan SDM kita," kata Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulis, Selasa (4/4).
Pimpinan MPR koordinator bidang penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah menyampaikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan saat ini jumlah Puskesmas tercatat 10.500 di Indonesia.
BACA JUGA: Mbak Rerie Dukung Revitalisasi Posyandu untuk Wujudkan Sistem Kesehatan Nasional
Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat sehingga diperlukan aktivasi segera 300 ribu Posyandu yang tersebar di tanah air untuk melaksanakan deteksi dini kualitas kesehatan dasar masyarakat.
Sistem layanan kesehatan nasional, kata Lestari, harus mampu melayani perjalanan siklus hidup masyarakat sejak lahir, remaja, dewasa sampai lansia untuk memastikan kualitas kesehatan setiap warga negara.
Menurut Rerie sapaan akrab Lestari, aktivasi Posyandu yang merupakan bagian dari upaya untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam upaya mengakselerasi sejumlah pencapaian di bidang kesehatan nasional.
Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah II itu menegaskan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.
"Gerakan untuk memeriksakan kesehatan Ibu dan anak di Posyandu harus digalakkan kembali untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang dihadapi saat ini," sarannya.
Apalagi, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen di 2022.
Padahal, pada 2024 prevalensi stunting ditargetkan tinggal 14 persen.
Rerie sangat berharap sejumlah upaya pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi