jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam proses pembangunan harus mampu menerapkan nilai-nilai gotong-royong, cinta tanah air, persatuan dan kekeluargaan.
Hal itu disampaikannya saat membuka diskusi daring bertema Sumpah Pemuda 2024: Peran Pemuda Mewujudkan Pembangunan Provinsi Papua Selatan yang Inklusif yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (23/10).
BACA JUGA: Soroti Kasus Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Lestari Moerdijat Tekankan Hal Ini
"Lanskap persoalan dunia yang semakin kompleks saat ini mendorong kita untuk mau menengok kembali pada nilai-nilai perjuangan pemuda saat Sumpah Pemuda digaungkan pada 1928. Generasi muda harus berperan aktif mengisi kemerdekaan," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10).
Menurut Lestari, peran aktif pemuda dalam proses pembangunan sangat diharapkan untuk menjawab berbagai tantangan yang semakin beragam saat ini.
BACA JUGA: Lestari Moerdijat Ungkap Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Harus Beri Manfaat
Peran aktif pemuda juga harus dilakukan di daerah-daerah, seperti di Papua Selatan.
"Sehingga kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan yang dibuat pemerintah harus mampu seluas-luasnya melibatkan masyarakat," tegas Rerie yang akrab disapa.
Anggota Komisi X DPR RI itu mengingatkan generasi muda juga harus mampu menerapkan nilai-nilai persatuan, gotong-royong dan cinta tanah air dalam setiap proses pembangunan.
Dia berharap para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dapat melahirkan kebijakan yang mampu melibatkan partisipasi publik secara aktif dalam proses pembangunan, sehingga proses pembangunan yang dilakukan benar-benar mampu menghasilkan kesejahteraan baik bagi masyarakat di daerah bersangkutan dan masyarakat Indonesia secara luas.
Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Eva Kusuma Sundari (Staf Khusus Wakil Ketua MPR) itu menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Sulaeman L. Hamzah (Anggota DPR), Frederika Korain (Aktivis Perempuan Papua), Rinaldo Aldi K. Makalau (Ketua GMNI Merauke), Ilham Afandi Wahid (Ketua KAMMI Merauke), Kristianus Samkakai (Ketua PMKRI Merauke), Natalis Walilo (Ketua GMKI Merauke), Fio Pani Siregar (Ketua HMI Merauke), dan Rizal Mustofa (Ketua PMII Merauke).
Ketua PMKRI Merauke Kristianus Samkakai berpendapat dalam kasus pembangunan di Kabupaten Marauke, Papua Selatan ada benturan paradigma antara pemerintah dan masyarakat adat.
"Harus ada dialog, apalagi pelaksanaan pembangunannya di atas tanah-tanah adat milik pribumi," tegas Kristianus.
Dia menjelaskan masyarakat adat perlu mendapatkan penghormatan yang tinggi.
Namun, tambah Kristianus, sampai saat ini negara belum memberi perlindungan hukum kepada masyarakat adat.
Kristianus mengungkapkan saat ini di Papua Selatan masyarakat adat kehilangan eksistensinya karena pembangunan yang masif berdampak munculnya sejumlah konflik.
"Negara harus hadir untuk mengatasi kondisi tersebut," tegas Kristianus.
Sementara itu, Ketua KAMMI Merauke Ilham Afandi Wahid berpendapat pembangunan setidaknya mencakup dua hal, yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Pembangunan di Papua Selatan, tambah Ilham, harus berimbang antara pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Ketika kita ada uang, dengan mudah kita bisa bangun infrastruktur. Namun,dengan kualitas SDM yang rendah ketersediaan infrastruktur yang layak sulit diharapkan dapat berkelanjutan," terang Ilham.
Luasnya wilayah Papua, menurut Ilham, harus diimbangi dengan pola pikir yang tepat dalam pengelolaannya.
Aktivis Perempuan Papua Frederika Korain mengungkapkan keberadaan proyek strategis nasional (PSN) di Marauke berimbas kepada masyarakat adat.
"Pembangunan dilakukan seolah tanah Papua tidak berpenghuni. Seharusnya ada pembicaraan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan sengketa di belakang hari," ujarnya.
Menurut Frederika, perspektif pembangunan pemerintah pusat di Papua Selatan harus dikritisi.
Ketua HMI Merauke Fio Pani Siregar berpendapat sejumlah proyek nasional yang gagal di masa lalu seharusnya melahirkan kehati-hatian dalam melaksanakan proyek yang sama di saat ini.
Apalagi, jelas Fio, setiap kegagalan proyek berskala nasional itu menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat.
Ketua GMNI Merauke Rinaldo Aldi K. Makalau berpendapat pemuda wajib berperan aktif dalam melakukan perubahan dan pembangunan di daerah.
Anggota DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengungkapkan dalam perjuangannya sebagai wakil rakyat masyarakat Papua selama ini permasalahan yang mengemuka adalah terkait masyarakat adat.
Sulaeman berharap respons pemerintah daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui sejumlah peraturan daerah bisa dipercepat.
Khusus Papua Selatan, ujar Sulaeman, selama ini peran kepala daerah dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat dinilai masih setengah hati.
"Komunikasi dengan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan harus mampu ditingkatkan dalam rangka memperbaiki pola pendekatan terhadap masyarakat," tegasnya.
Selain itu, Sulaeman juga mendorong partisipasi aktif generasi muda di Papua Selatan juga bisa ditingkatkan dalam setiap proses pembangunan.
Menyikapi hal itu, wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat tidak bisa ada kemajuan dalam proses pembangunan, tanpa mutu pendidikan yang lebih baik.
"Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan," ujar Saur.
Dia menambahkan Dana Alokasi Khusus (DAK) misalnya, perlu difokuskan untuk pengembangan sektor pendidikan di daerah. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi