jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengatakan peran pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam penanggulangan kasus kanker payudara di tanah air harus ditingkatkan.
Menurutnya, penanganan penyakit kanker, terutama di daerah, masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah (pemda).
BACA JUGA: Diagnosis HER2 jadi Terobosan Baru Pengobatan Kanker Payudara
"Kondisi ini harus mendapatkan perhatian semua pihak," kata Lestari Moerdijat dalam talkshow bertema 'Menggagas Rekomendasi Kebijakan Penanganan Kanker Payudara di Pemerintahan Baru' di DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (25/10).
Catatan Rencana Kanker Nasional 2024-2034 mengungkapkan BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya Rp 3,1 triliun untuk pengobatan kanker pada 2020.
BACA JUGA: Tak Tahu Puput Novel Idap Kanker Payudara, Chintami Atmanegara: Dia Benar-benar Tertutup
Kemudian pada 2023, biaya yang dikeluarkan meningkat menjadi Rp 5,9 triliun karena peningkatan kasus.
Untuk itu, Lestari menilai perlu edukasi terhadap pemerintah daerah agar mampu memahami dampak peningkatan kasus kanker di wilayahnya sehingga upaya untuk menghadirkan proses pencegahan dan pengobatan dapat berjalan dengan baik.
BACA JUGA: Daerah Terpencil Jadi Tantangan Atasi Kanker Payudara di Indonesia
"Selain itu, kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media juga bisa diterapkan dalam membangun mekanisme pencegahan melalui deteksi dini,"ujar Rerie yang akrab disapa.
Legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu mengajak agar masyarakat ikut mengambil peran pada gerakan preventif dengan memasyarakatkan metode periksa payudara sendiri (SADARI) untuk deteksi dini kanker payudara.
Berdasarkan pengalaman tersebut, lanjut Rerie, upaya memasyarakatkan metode SADARI itu dapat dilakukan dengan melibatkan komunitas masyarakat di tingkat paling bawah pada kelompok arisan dan pengajian di desa.
Sebagai informasi, acara tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, seperti dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid (Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan), Aryanthi Baramuli Putri (Ketua Umum Cancer Information and Support Center), dan Amelia Anggraini (Ketua DPP bidang Perempuan dan Anak Partai NasDem, Anggota DPR RI periode 2024-2029).
Hadir juga dr. Inez Nimpuno (Staf Kemenkes Australian Capital Territory) sebagai penanggap.
Direktur P2PTM Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pemerintah saat ini sudah membuat rencana nasional penanggulangan kanker.
Tujuannya agar upaya mengatasi peningkatan kasus kanker bisa dilakukan bersama-sama.
Diakui Siti, pada rentang 1990-2020 penyakit tidak menular, termasuk kanker, di Indonesia mengalami peningkatan.
Saat ini, pemerintah berupaya meningkatkan deteksi dini untuk menekan angka kasus kanker di tanah air.
"Karena semakin awal penyakit kanker terdeteksi, semakin mudah ketersediaan obatnya, semakin besar pula peluang sembuhnya," ujar Siti. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi