jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Staf Angkatan Darat 2000-2002 Letjen TNI (Purnawirawan) Kiki Syahnakri meminta Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin sebagai Ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (TKTPPK) segera menggerakkan timnya di Papua.
“Wapres perlu segera menginstruksikan Ketua Harian TKTPPK, yakni Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa untuk mulai melaksanakan tugas tim semaksimal mungkin," kata Kiki sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (23/4).
BACA JUGA: Lihat Aksi Prajurit TNI di Perbatasan Papua, Bikin Bangga
Menurut dia, berbagai persoalan di Papua memang harus dituntaskan melalui peningkatan kesejahteraan bagi warga do sana.
Hal itu sesuai dengan yang diamanatkan Keppres Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Inpres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua.
BACA JUGA: Permintaan Khusus Wapres Ma’ruf Amin kepada Lemhannas, Singgung Soal Papua
Keppres dan inpres itu pun, kata Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.
Dengan begitu, tindakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan pemerintah bisa dihentikan sebab mereka akan kehilangan dukungan rakyat.
BACA JUGA: Dokter di Papua Dipukul Keluarga Pasien, dr Anton: Kami di Sini Bukan Pembunuh
"Ini yang disebut sebagai operasi antigerilya dengan cara konstruktif untuk memenangkan hati rakyat guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," ujar Kiki.
Untuk itu, Kiki menekankan langkah-langkah pengimplementasian keppres dan inpres perlu segera dilaksanakan oleh TKTPPK.
Selanjutnya, Kiki mengingatkan tugas memimpin pelaksanaan keppres dan inpres tersebut tidak bisa dilakukan oleh ketua tim saja.
Menurut dia, ketua harianlah yang seharusnya menjalankan tugas percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua secara fokus agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.
Untuk mengoptimalkan peran ketua harian dalam mencapai target pembangunan kesejahteraan itu, Kiki memandang perlu penunjukan staf ahli, staf khusus, dan staf organik.
"Ketua harian juga harus dilengkapi oleh staf ahli, staf khusus, dan staf organik untuk efektivitas pencapaian target," kata Kiki.
Aktivis Mahasiswa Charles Kossay menegaskan Papua adalah bagian integral NKRI. Untuk menyelesaikan masalah Papua, pemerintah tidak dapat semata-mata menerapkan pendekatan keamanan.
Hal itu, ujar Charles, membuat konflik Papua justru melebar kemana-mana serta membuat 'luka' di hati rakyat Papua dan juga di hati para korban non-Papua.
Charles pun meminta pemerintah pusat tak hanya melakukan pendekatan keamanan, tetapi juga melakukan pendekatan dengan menggunakan hati, untuk merebut simpati orang Papua.
"Di Papua itu khan ada Kepala-kepala Daerah, ada Ketua MRP, dan Ketua-ketua Adat. Pendekatan harus dilakukan kepada mereka, sehingga memberikan kenyamanan bagi orang Papua secara luas," ujar Charles.
Charles menambahkan, dana otonomi khusus dan dana-dana lain sudah banyak dialirkan pemerintah ke Papua.
Namun, hal itu tidak meningkatkan kesejahteraan warga Papua secara signifikan, karena dikorupsi oleh elite politik setempat.
"Selama sekitar 20 tahun otonomi khusus dilaksanakan, belum ada hasil yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Semoga pemekaran wilayah yang akan dilakukan di Papua memberikan harapan positif dan juga jawaban bagi orang Papua," ujar Charles. (antara/cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Markus Mansnembra Klaim Daerah Ini Salah Satu yang Paling Aman di PapuaÂ
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan