jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menciptakan tata kelola dengan memanfaatkan program Kartu Tani yang telah digagas sejak 2015 silam.
Meski inti program tersebut ditujukan untuk memberikan pupuk bersubsidi kepada petani membutuhkan, nyatanya Kartu Tani punya manfaat ganda.
BACA JUGA: Ngabuburit Ala TGS Ganjar Sumut, Bagi-bagi Takjil Bareng Majelis Taklim Deli Serdang
Pasalnya menurut Ganjar, hal terpenting yang bisa diambil dari Kartu Tani adalah data.
“Kartu Tani itu mendata petani. Siapa, di mana, berapa, tanam apa, kapan, itu mesti kita ketahui. Kalau itu masuk maka sebenarnya ini bagian dari perintah Presiden satu data Indonesia berkaitan dengan petani,” kata Ganjar di Puri Gedeh, Kota Semarang, Jateng, Rabu (5/4).
BACA JUGA: Safari Ramadan, Jamkrindo Bagikan 7.937 Paket Sembako & Santunan di Berbagai Daerah
Politikus PDIP ini menjelaskan, data tersebut sejatinya bisa diolah dan dijadikan bahan ilmiah untuk meningkatkan produktivitas petani, memenuhi kebutuhan petani, hingga memproyeksikan kebutuhan pangan masyarakat.
Melalui data yang tersedia di Kartu Tani, Ganjar bisa mengontrol distribusi dan penerimaan subsidi pupuk ke petani.
BACA JUGA: Menjelang Lebaran, Ganjar Pantau Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional
Sehingga jika pupuk subsidi kurang dari kuota, Ganjar menyebut pemerintah dan pihak terkait langsung bisa mengambil tindakan dan produktivitas petani kembali tinggi.
“Kalau kemudian itu masih kurang, bagaimana cara kita memenuhinya. Bagaimana kemudian peran penyuluh. pada dinas terlibat semuanya, mereka yang pemangku kepentingan pertanian bisa membantu petani sehingga produktivitas kita tinggi,” sebut Mantan Anggota DPR RI itu.
Tak hanya itu, dengan data yang didapatkan dari Kartu Tani, Ganjar juga bisa berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Sehingga, daya beli meningkat dan kebutuhan beras masyarakat terpenuhi.
“Dan jangan ada lagi kita berkelahi pada soal kita perlu impor, tidak perlu impor, cukup tidak cukup, tapi mulai kita proyeksikan kalau beras umpama 5,7 sampai 5,9 ton per hektar, bikin dong dengan data ini kita tahu siapa orangnya, tempatnya ada di mana, kapasitas seperti apa. Bikin 8 ton mereka (petani),” tutur Ganjar.
Ganjar mengatakan, pihaknya pun bisa melihat mengurangi orang ketiga atau middle man yang kerap membuat harga komoditas pertanian tinggi di pasaran. Sejauh ini, Ganjar menyebut middle man bisa dikurangi berkat data Kartu Tani dan pemantauan harga komoditas pangan.
“Barangkali kita bisa melihat perilaku pembeli karena kalau mereka jual itu kan pembelinya waktu diteliti dulu ada 8 middle man, terus dikurangi sampai dengan bisa 6, ada berapa bisa 4 kali,” ucap Ganjar.
Oleh sebab itu, Ganjar menekankan pentingnya data science yang dapat terkumpul melalui Kartu Tani.
Ganjar pun berkomitmen untuk terus menciptakan tata kelola pertanian yang baik untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan.
“Sehingga ke depan proyeksi ketahanan pangan, kedaulatan pangan bisa kita hitung. Sehingga data dulu, kemudian soal pupuk bisa dilakukan, proyeksi produksi bisa dilakukan, off takernya nanti siapa,” kata Ganjar.
Dia berharap, upaya ini tetap membuat Jateng menjadi Lumbung Padi Nasional.
Di samping padi, Ganjar kini juga sedang menggenjot produksi jagung dan kedelai sebagai bahan pangan alternatif.
“Pada saat itulah kemudian kita bisa tahu beras kita itu kelilingnya ke mana. Ini baru beras, belum jagung, belum kedelai. Pajale yang menjadi prioritas saja kalau kita genjot bisa memenuhi target pangan nasional itu. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaatnya, ini baru kecil saja,” tutur Ganjar.
Program Kartu Tani memiliki andil dalam menjadikan Jateng sebagai Provinsi dengan produksi padi terbesar di Indonesia pada 2019.
Produksi padi Jateng saat itu mencapai 9.655.653 ton gabah kering giling (GKG). Jumlah tersebut, setara dengan produksi 5.539.448 ton beras.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada