jpnn.com, JAWA TENGAH - Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan, Moch Susilo mengatakan, sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih pengakuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MCP merupakan sistem supervisi dan pencegahan korupsi yang diluncurkan KPK dengan 38 indikator di dalamnya.
BACA JUGA: Menjelang Nataru, Ganjar Ajak Masyarakat Tunjukkan Toleransi Beragama Lewat Cara Ini
Dengan strategi pembangunan SDM berintegritas itu, Jateng mampu mencapai Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 94,5.
"Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD bisa dipertanggung jawabkan. Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi dengan sudah banyak mendapatkan pengakuan secara nasional," kata Susilo, Selasa (13/12).
BACA JUGA: Gandeng Fakultas Hukum UI, Kominfo Gelar Diskusi Pemberantasan Terorisme Menurut KUHP Baru
Susilo menjelaskan, selama ini warning system yang digagas Ganjar sudah berjalan baik.
Indikatornya adalah penurunan jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah.
BACA JUGA: Antisipasi Harga Pangan Naik Jelang Nataru, Mak Ganjar Bagikan 500 Pohon Cabai di Jaktim
"Pemprov juga mendorong agar pejabat struktural di OPD agar aktif dalam laporan LKHPN hingga di Kabupaten Grobogan mencapai 100 persen, dan kinerja anggaran yang akuntabel sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian," kata Susilo.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswanto juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah.
Nur mengatakan, pihaknya kerap berkonsultasi terkait kinerja serta program kerja pengawasan tahunan (PKPT) inspektorat kepada Pemprov.
"Yang layak diapresiasi adalah komitmen kuat Gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap berperang melawan segala bentuk gratifikasi," kata dia.
Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Jateng menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK pada 2020.
Sementara pada 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik dalam supervisi pencegahan korupsi.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memuji Ganjae yang memastikan Jateng bersih dari korupsi.
Menurut Firli, upaya Ganjar menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi terlihat dari slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong (berkhianat).
"Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kami berterima kasih," kata Firli saat meluncurkan Desa Antikorupsi 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/11).(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada