jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggaungkan program One Village One Innovation. Program ini kemudian bekerja sama dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset Nasional.
Program ini nantinya akan melibatkan empat sektor, yaitu Pemerintah melalui Kemendes PDTT dan Kemen Ristek/BRIN, Offtaker atau Kalangan Dunia Usaha, Kampus dan Komunitas sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
BACA JUGA: Budayakan Hidup Sehat, Kemendes Gelar Acara Bersepeda
Program ini nantinya bakal digelar di 126 desa yang miliki Teknologi Tepat Guna (TTG).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan program serupa sebenarnya telah diresmikan olehnya di Kawasan Wisata Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta yaitu Bejiharjo Edupark yang merupakan Pilot Inkubasi Inovasi Desa Pengembangan Ekonomi Lokal oleh Kementerian Desa dan PDTT.
BACA JUGA: RKP Tahun 2021, Kemendes PDTT Fokus pada Pengembangan Wilayah Demi Kurangi Kesenjangan
Menteri Halim mengatakan, Inovasi Desa itu terfokus pada Teknologi Tepat Guna dan Pengembangan Ekonomi Lokal Program Inovasi Desa (PELPID). Dua hal ini juga perlu dilakukan pengembangan dengan menggandeng pihak lain yang miliki korelasi dengan program ini.
Langkah yang telah dilakukan yaitu kerja sama dengan Kemenristek/BRIN yang telah nyatakan kesiapan untuk lakukan pendampingan terhadap 126 Desa dengan catatan terfokus pada Teknologi Tepat Guna.
BACA JUGA: Pakar: UU Corona Hilangkan Hak Perangkat Desa
"Untuk itu, Kemendes PDTT harus persiapkan data yang solid dari sejumlah program TTG yang telah dilakukan dan memastikan model yang bakal dikembangkan," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Selasa (30/6/2020).
Dari sekian model pengembangan yang dimiliki Kemendes PDTT, Gus Menteri berharap TTG yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terlebih dahulu dikembangkan.
Hal ini perlu digenjot, kata Gus Menteri, karena nantinya Kemendes PDTT tidak hanya berbicara TTG yang dikembangkan oleh BUMDes, tetapi yang di desa itu untuk dikembangkan lebih lanjut.
Nantinya, kata Gus Menteri, Kemendes PDTT miliki data yang solid untuk penentuan skala prioritas untuk dikembangkan dengan catatan miliki daya ungkit ekonomi.
"Hal ini perlu segera dilakukan karena pasca BLT (Bantuan Langsung Tunai) Dana Desa, Kemendes PDTT harus bicara soal produktiftas ekonomi desa dan pedesaan," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Kemendes, kata Pria Kelahiran Jombang ini, harus fokus pada pembangunan geliat ekonomi di desa dari berbagai sektor dan perspektif sebagai bagian dari recovery desa pasca-pandemi Covid-19.
Kemendes PDTT fokus pada recovery ekonomi desa dari seluruh elemen yang dimiliki, seperti BUMDes, di wilayah transmigrasi ada program ketahanan dan diversifikasi pangan serta penguatan manajemen produksi. Seluruh potensi yang dimiliki ditata ulang dan direvitalisasi dengan maksimal.
"Perlu pemetaan ulang berbagai hasil produk inovasi desa dan pengembangan ekonomi lokal yang miliki daya ungkit ekonomi," kata Gus Menteri.
Gus Menteri mencontohkan Desa Wisata. Desa itu harus miliki standarisasi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan memang miliki daya tarik tinggi. Setelah itu, Kemendes pun bisa menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum untuk memiliki pembangunan fasilitas jalan agar lebih mudah terjangkau oleh pengunjung.
"Ini prioritas untuk segera dilakukan agar pasca BLT Dana Desa ada langkah untuk daya ungkit ekonomi untuk recovery desa," tandas Mantan Ketuab DPRD Jombang ini.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi