JAKARTA--Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Djoko Santoso mengungkapkan, distribusi tenaga medis di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk, sebagaimana distribusi guru. Hal ini dibuktikan masih banyaknya para dokter atau tenaga medis lainnya yang menumpuk di kota. Sementara di daerah jumlahnya sangat minim.
"Meskipun banyaknya Rumah Sakit Pendidikan (RSP) universitas yang memiliki fakultas kedokteran, distribusi tenaga medis masih berantakan, sangat buruk. Sama halnya seperti distribusi guru. Masih numpuk di kota," ungkap Djoko kepada JPNN di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Senin (13/2).
Menurutnya, dengan kondisi tersebut, maka pengelolaan distribusi dokter ataupun tenaga medis lainnya yang diatur oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), harus melibatkanpemerintah daerah. Diharapkan, masing-masing pemda akan berusaha untuk "mengikat" para dokter dan tenaga medis lainnya, agar betah dinas di daerah tersebut.
"Alasannya sama seperti guru. Banyak dosen atau mahasiswa lulusan fakultas kedokteran tidak mau ditempatkan di daerah. Mereka kerap kali beralasan minimnya fasilitas, gaji dan lain sebagainya. Maka itu, pemdanya sekarang yang mengikat mereka," tukasnya.
Sebelumnya, beberapa daerah mengeluhkan minimnya jumlah dokter dan tenaga medis di daerahnya. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggelar Program dokter umum dengan kompetensi tambahan dan program dokter internship dalam upaya mengurai problem pemerataan dokter di Indonesia.
Realisasi Program Dokter Umum Dengan Kewenangan Tambahan berangkat karena kondisi minimnya tenaga dokter spesialis yang bekerja di luar jawa seperti di Nusa Tenggara Timur NTT dan Papua. Padahal, tingkat kematian ibu di NTT dan Papua masih terbilang tinggi. Oleh karenanya butuh kehadiran dokter spesialis anak, obgyn dan anestesi. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Kaji SP3 Kasus Korupsi di Bukopin
Redaktur : Tim Redaksi