Hal itu disampaikan Trifena kepada Radar Timika (JPNN Group) di ruang kerjanya, Rabu (3/10). Kata Trifena, terkait dengan surat yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPRD adalah mengenai pencanangan wajib belajar 12 tahun, sesungguhnya sudah mendapat izin prinsip dari DPRD melalui ketua DPRD.
Wajib belajar 12 tahun ini kemudian masih akan dibahas bersama seluruh anggota dewan melalui pembahasan perubahan anggaran tahun 2012 yang akan segera dilaksanakan oleh DPRD dalam waktu dekat.
“BOPDA dan lain-lain itu kan masalah lain, dimana dana sebelumnya sebagian sekolah belum mempertanggungjawabkan. Dan ingat, bahwa BOPDA adalah kebijakan Bupati dan tidak ada aturan yang mengharuskan BOPDA itu harus ada di Mimika,” tukasnya.
Oleh karena itu ia menghimbau kepada sekolah untuk tidak membakukan BOPDA ini sebagai anggaran operasional sekolah. Sementara untuk anggaran wajib belajar 12 tahun itu kata dia masih akan dibahasa dulu, untuk melihat apakah dana untuk itu tersedia atau dana mana yang harus dialokasikan untuk biaya tersebut.
“Namun pada prinsipnya, Izin prinsipnya sudah saya setujui, karena saya juga merasa bahwa pendidikan untuk anak Mimika ini sangat penting. Karena itu saya kecam guru-guru yang membawa anak-anak untuk datang berdemo di sini (kantor DPRD),” katanya.
Karena menurut dia, guru-guru yang seharusnya mendidik para murid justru lebih memilih membawa anak-anak untuk berdemo, karena anak-anak ini masih dibawah umur. “Saya malah balik bertanya, apakah anak-anak ini dididik untuk berdemo?” tukas dia.
Karena itu ia berharap kepada orang tua juga untuk mengklarifikasi apakah ada izin bagi anak-anak untuk ikut berdemo. Namun terkait anggaran, pada dasarnya dewan menyetujui itu, yakni untuk program belajar 12 tahun.
Ia juga menegaskan bahwa saat ini sekolah harus dibuka dan apabila ada demo lagi, maka ia meminta orang tua untuk mempertimbangkan anak-anaknya bersekolah di sekolah yang melakukan demo. Karena BOPDA yang dialokasikan di sekolah ini didapatkan dari jumlah siswa yang ada.
“Karena itu sekolah yang senang berdemo mendingan anak-anaknya dipindahkan di sekolah yang buka saja, karena demo ini tidak baik. Mengajarkan anak-anak untuk berdemo sejak usia dini bagi saya ini sangat tidak baik,” kata Trifena. (jet)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temuan Aset di DPRD Poso Belum Dilaporkan
Redaktur : Tim Redaksi