jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah makin serius untuk mewujudkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan. Demi mencapai berbagai tujuan, pemerintah pun akan melibatkan swasta guna merealisasikan pemindahan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkao Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan, saat ini pemerintah tengah merampungkan kajian pemindahan ibu kota. Bappenas menargetkan kajian itu bisa selesai akhir tahun ini sehingga persiapan pemindahan dapat dilakukan tahun depan.
BACA JUGA: Percayalah, Pemindahan Ibu Kota Jadi Solusi Atasi Ketimpangan
"Diupayakan (kajian) selesai sebelum akhir tahun atau akhir tahun ini. Jadi, tahun depan sudah dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi pemerintahan baru itu," kata Bambang saat ditemui setelah rapat kerja bersama badan anggaran DPR di gedung DPR, Rabu (5/7).
Mantan menteri keuangan itu menjelaskan, saat ini yang menjadi fokus kajian adalah kebutuhan pendanaan dan skema pembiayaannya. Sebab, pemerintah akan berupaya maksimal agar pembiayaan pemindahan tidak terlalu membebani APBN.
BACA JUGA: Pemindahan Ibu Kota Juga demi Kepentingan Pertahanan
Artinya, pemerintah akan memaksimalkan peran swasta dalam membiayai pemindahan ibu kota tersebut. Pemerintah pun mengindikasikan skema pembiayaan seperti public private partnership (PPP).
Bambang menambahkan, pemerintah memang tidak akan mengucurkan insentif bagi swasta. Namun, pemerintah memastikan segala pembangunan infrastruktur di ibu kota baru tersebut menggunakan lahan milik pemerintah. Dengan demikian, tidak akan ada dana tambahan untuk pembelian lahan atau pemberian ganti rugi.
BACA JUGA: Ibu Kota RI Bakal Dipindah, Ini Penjelasan Mendagri
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, wacana pemindahan ibu kota juga berkaitan dengan upaya pemerintah mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Salah satu yang menjadi rujukan pemerintah adalah pemindahan ibu kota Brasil dari Sao Paulo ke Brasilia.
Namun, hingga kini, Bambang enggan mengungkapkan kota-kota yang menjadi opsi pusat pemerintah yang baru. Dia hanya memastikan Pulau Kalimantan yang akan dipilih, sebagai pusat pemerintahan.
Sedangkan pusat bisnis dan keuangan tetap berada di Jakarta. Hal tersebut serupa dengan Amerika Serikat yang menempatkan Washington DC sebagai pusat pemerintahan, sedangkan New York sebagai pusat bisnis.
Dia menuturkan, meski persiapan pemindahan ibu kota dimulai tahun depan, pemindahan total diprediksi baru rampung sekitar empat hingga lima tahun mendatang. "Tahun 2018 hanya persiapan. Kalau kajian selesai pada 2017, pada 2018 menteri PUPR bakal menyiapkan semua detail engineering design-nya," ucapnya.
Sementara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan, rencana pemindahan ibu kota tersebut masih sangat mentah. Dia memprediksi waktu pemindahan itu masih panjang.(ken/c23/sof)
Hal-hal penting tentang rencana pemindahan ibu kota RI:
- Lokasi di luar Pulau Jawa, yakni Kalimantan, mungkin Palangka Raya.
- Estimasi dana yang dibutuhkan mencapai Rp 100 triliun.
- Persiapan pemindahan mulai 2018.
- Skema pembiayaan lewat public private partnership.
- Studi kasus Kota Brasilia dan Sao Paulo di Brasil.
- Pemindahan diprediksi rampung pada 2022-2023.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Novanto Ingin Pemindahan Ibu Kota Dikaji Mendalam
Redaktur : Tim Redaksi