jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pemindahan ibu kota negara masih dalam tahap survei dan pengkajian. Namun, sejauh ini belum ada kepastian tentang kapan proses pemindahannya bakal dimulai.
Tjahjo mengatakan, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan survei. Sebab, pemindahan ibu kota pemerintahan untuk kepentingan jangka panjang.
BACA JUGA: Tak Ada Hubungan Peningkatan Dana Parpol dengan Pembahasan RUU Pemilu
“Telaah dulu di mana lokasi yang cocok. Saya kira tidak bisa jangka pendek, itu jangka panjang untuk memindahkan ibu kota negara," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (5/7).
Mantan sekretaris jenderal PDI Perjuangan itu menambahkan, ada beberapa hal yang penting untuk dipastikan pada proses pengkajian. Antara lain terkait luas lahan, kondisi lahan dari gempa dan berbagai kemungkinan lainnya.
BACA JUGA: Novanto Ingin Pemindahan Ibu Kota Dikaji Mendalam
"Jadi saat ini Bappenas sedang melihat secara geografis dulu. Kan kajiannya harus detail dan matang. Jadi belum (dapat dipastikan kapan tahunnya proses perpindahan dilakukan,red)," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana pemindahan ibu kota secara detail dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Menurutnya, kajian pemindahan termasuk skema pendanaannya akan rampung tahun ini.
BACA JUGA: Luhut: Kau Pikir Negeri Ini Miskin
"Maka 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," ucap Bambang beberapa waktu lalu.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fary Francis: Kami Menunggu Kajian Pemerintah
Redaktur : Tim Redaksi