jpnn.com, JAKARTA - Partai Gerindra dan PKS keberatan dengan data pemilihPemilu 2019. Komisioner KPU Viryan Azis menjelaskan, pada prinsipnya, data milik parpol maupun KPU sama. Sebab, sumbernya sama-sama dari KPU. Hanya, data NIK yang diberikan kepada parpol memang tidak full.
’’Empat angka terakhir diganti tanda bintang. Kenapa? Karena itu adalah informasi yang dikecualikan,’’ terang Viryan di KPU Selasa (4/9). Dia menjawab klaim Partai Gerindra dan PKS yang menemukan 25 juta data pemilih ganda.
BACA JUGA: Bawaslu Ungkap Jumlah Pemilih Ganda
’’Empat angka terakhir itu adalah angka khas bagi setiap penduduk,’’ lanjutnya. Tanpa empat angka tersebut, memang dimungkinkan ada jutaan data ganda, bahkan sampai 25 juta sebagaimana klaim PKS.
Viryan meyakinkan bahwa data ganda sudah sangat minim. Kalaupun masih ada, jumlahnya tidak akan sampai 25 juta. Dalam sistem informasi data pemilih (sidalih), sudah ada fitur pengecekan data ganda. Begitu ada temuan, salah satu langsung dicoret.
BACA JUGA: Banyak Pemilih Ganda, Bawaslu Minta KPU Tunda Penetapan DPT
Dia mengingatkan, rekapitulasi DPT dilakukan secara berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota. Sejak rekapitulasi di level kabupaten/kota, setiap stakeholder pemilu, khususnya Bawaslu, sudah menyampaikan masukan dan temuan. Termasuk data ganda. Temuan tersebut dibahas dalam pleno. Apabila memang ditemukan, data ganda akan langsung dicoret.
Meski demikian, Viryan mengapresiasi langkah PKS untuk melakukan koreksi. Dia berharap data-data yang diklaim ganda itu bisa disampaikan hari ini lengkap by name. Dengan demikian, bila memang terbukti ganda, KPU bisa langsung mencoretnya.
BACA JUGA: Jumlah DPT Pemilu 2019 Mencapai 185.732.093 Pemilih
Yang jelas, setelah rekapitulasi hari ini, angka DPT masih mungkin berubah. Sebab, UU Pemilu mengatur ketentuan pindah memilih. Para pemilih pindahan itu akan ditampung dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Rekapitulasi sekaligus penetapan DPTb dilakukan 17 Maret mendatang.
DPTb kali ini berbeda dengan 2014. Pada 2014, berbekal surat keterangan domisili, pemilih pindahan bisa mengurus pindah memilih. Namun, data DPT di daerah asalnya masih ada sehingga potensi data ganda pun muncul, di daerah asal dan tujuan. Sementara itu, pemilu kali ini berbasis e-KTP. ’’Kalau pindah, datanya akan dicoret di daerah asal dan dicatat pindahnya ke mana,’’ tambahnya.
Di sisi lain, Partai Gerindra kembali menegaskan agar persoalan daftar pemilih bisa dituntaskan KPU. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta problem data pemilih itu dituntaskan sebelum KPU menetapkan DPT. ’’Harapannya, KPU tidak cepat-cepat menetapkan DPT,’’ katanya di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
Dia menilai, data sekitar 25 juta pemilih ganda merupakan hasil penyisiran DPS yang diberikan KPU. Didapati dalam temuan itu sejumlah kasus daftar pemilih ganda. ’’Ada yang NIK sama, nama mirip NIK sama. Mereka sudah akumulasi jumlahnya,’’ ujar Dasco.
Dia berharap KPU bisa menyisir potensi data pemilih ganda itu. Persoalan daftar pemilih selalu muncul dalam setiap pemilu. Karena itu, dibutuhkan keterlibatan semua pihak untuk memperbaiki DPT. ’’Mungkin bila ada teman-teman dari partai yang meragukan itu, (mari) sama-sama lihat, cermati DPT-DPT yang ada,’’ kata Dasco.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal menyatakan, dari sekitar 137 juta DPS yang diterima, pihaknya mendapati 25.410.615 pemilih berstatus ganda. Dia menyebutkan, ada data pemilih yang digandakan hingga 11 kali di satu daerah. ’’Kami baru mendapat data DPS 137 juta. Itu pun sudah ditemukan yang ganda,’’ ungkapnya, Senin malam (3/9).
Menurut dia, koalisi Prabowo-Sandi meminta KPU bisa memberikan DPS terbaru. Pihaknya juga meminta penetapan DPT yang direncanakan hari ini bisa ditunda. ’’Menolak rencana KPU yang akan menetapkan DPT pileg dan pilpres pada hari Rabu tanggal 5, bulan September 2018,’’ tegasnya. (byu/bay/lum/c5/ami)
Rekapitulasi DPT Pemilu 2019
Sumatera 37.710.733
Jawa 106.982.539
Kalimantan 10.851.891
Sulawesi 13.048.454
Bali-Nusra 8.077.870
Kep Maluku-Papua 6.245.545
Luar Negeri 2.815.061
TOTAL 185.732.093
Sumber: Diolah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi II DPR Belum Terima Laporan Identitas Ganda
Redaktur & Reporter : Soetomo