jpnn.com, JAKARTA - Langkah tegas pemerintah lewat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang melarang adanya transaksi jual beli di platform TikTok Shop mendapat dukungan DPR RI.
Menteri Bahlil memastikan pemerintah tidak akan memberikan izin e-commerce kepada TikTok untuk melakukan aktivitas jual beli pada TikTok Shop.
BACA JUGA: Sukarelawan SandiUno Bantu Tingkatkan Omzet Pelaku UMKM di Karawang
Pasalnya, kondisi pelaku Usaha Mikro dan Menengah (UMKM) tradisional dan pedagang kian memburuk, akibat adanya TikTok Shop yang berpengaruh terhadap ekosistem bisnis bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK mendukung langkah tegas Menteri Bahlil menutup akses perizinan bisnis e-commerce TikTok.
BACA JUGA: Soal Permendag 31/2023, Darmadi: UMKM Tetap Boleh Berjualan di E-commerce
Menurut Amin, respon cepat pemerintah ini semata-mata untuk menyelamatkan jutaan pelaku UMKM di Indonesia yang sudah berpartisipasi dalam penyerapan lapangan kerja.
“Yang kami bicarakan sekarang adalah soal UMKM. Ada 64 juta pelaku UMKM kita, yang itu menyediakan lapangan kerja atau menyerap tenaga kerja kurang lebih 97% angkatan kerja kita, dan kontribusi kepada PDB itu 60-an persen lebih dan sudah terbukti kemarin di era krisis. Paling tahan krisis, paling tahan banting itu UMKM kita, ini yang harus kita perhatikan,” kata Amin AK di Jakarta, Rabu (27/9).
BACA JUGA: Pengamat Ini Anggap Ganjar Punya Rekam Jejak Positif Mengembangkan UMKM
Politikus PKS itu mengatakan pihak TikTok telah melakukan penyalahgunaan media sosial yang notabene bukanlah e-commerce, tetapi melakukan aktivitas jual beli dengan harga murah secara online dan itu mengancam pertumbuhan UMKM.
“Kebetulan saya juga yang pertama kali melakukan interupsi di rapat paripurna, TikTok Shop itu. Jadi, yang kami permasalahkan bukan masalah e commerce, keberadaan e-commerce itu, tetapi yang kami masalahkan social commerce yang digunakan atau difungsikan untuk berjualan, berdagang, ini kan tidak fair,” ucapnya.
“Mereka social commerce itu, punya algoritma para pengguna, punya big data yang bisa memetakan kebutuhan-kebutuhan para pengguna, konsumen, jadi ketika mereka memproduksi barang-barang kemudian sosial media dijadikan sebagai sarana untuk berjualan, ini tentu kondisi yang tidak fair," ujarnya.
Bahkan, Amin AK juga menyoroti para publik figur seperti artis dan influencer dengan jumlah followers atau pengikut yang banyak melakukan jualan secara langsung di TikTok Shop dengan harga yang sangat murah sehingga menjadi pukulan bagi para pedagang dan pelaku UMKM.
“Ditambah lagi para influencer yang punya media sosial, followernya sampai puluhan juta itu ikut berjualan dengan harga yang murah, akhirnya pasar Tanah Abang yang terkenal murah meriah yang jadi kunjungan banyak orang mulai lesu. Padahal pasar Tanah Abang ini terkenal hingga ke luar negeri tapi mulai sepi karena kehadiran TikTok Shop,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Amin AK mendukung penuh ketegasan pemerintah untuk menyelamatkan jutaan UMKM di Indonesia yang mulai terancam atas kehadiran TikTok Shop.
“Pemerintah kalau bisa mengantisipasi munculnya masalah, para pelaku UMKM itu sudah berguguran dan untuk membangkitkannya tentu tidak mudah, minimal kan ada tiga kementerian atau mungkin bisa 4 kementerian terkait langsung dengan masalah ini,” pungkas Amin Ak.(fri/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari