jpnn.com, JAKARTA - Ratusan warga Myanmar di Tokyo, Jepang, berunjuk rasa memprotes penangkapan penasihat negara Myanmar Aung San Suu Kyi dan para pemimpin pemerintahan oleh militer yang meluncurkan kudeta pada Senin (1/2) pagi.
Massa, yang terlihat mengenakan masker dan membawa bendera nasional Myanmar, berdiri di luar kampus United Nations University di Tokyo. Demonstran menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengecam aksi militer di Myanmar.
BACA JUGA: Suu Kyi Serukan Perlawanan, Militer Myanmar Bakal Berhadapan dengan Rakyat
"Saya khawatir (keluarga saya), tetapi saya lebih mengkhawatirkan Aung San Suu Kyi," kata Tin Htway, 22, seorang pekerja restoran asal Myanmar yang ikut aksi protes.
Sementara itu, Presiden Asosiasi Persatuan Warga Myanmar Than Swe mengatakan ia ingin Suu Kyi dan pemimpin lainnya yang terpilih secara demokratis di Myanmar segera dibebaskan dari tahanan.
BACA JUGA: Bertemu Menlu China 13 Januari, Jenderal Min Aung Hlaing Kini Jadi Penguasa Myanmar
"Militer harus mengakui hasil (pemilihan umum) 2020 dan berhenti melakukan apa yang mereka kerjakan sekarang," kata Than Swe, 58.
Salah satu penyelenggara aksi mengatakan hampir 800 orang ikut demonstrasi Senin (1/2) di Tokyo.
BACA JUGA: Militer Myanmar Gulingkan Pemimpin Sipil, Respons Indonesia Cuma Begini
Partai pemenang pemilu di Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada Senin mengatakan pemimpin mereka Suu Kyi meminta masyarakat menolak kudeta militer. Suu Kyi juga mendorong warga untuk menggelar aksi protes.
"Aksi militer ini merupakan upaya untuk mengembalikan negara ini kembali tunduk di bawah pemerintahan diktator," kata NLD melalui siaran tertulisnya yang turut mengutip pernyataan Suu Kyi.
"Saya meminta warga untuk tidak menerima (kudeta, red) ini, untuk bereaksi dan memprotes kudeta militer," kata Suu Kyi sebagaimana dikutip dari siaran tertulis NLD.
Jepang dan Myanmar punya hubungan yang erat mengingat Tokyo merupakan pemberi sumbangan dan mitra dagang terbesar Naypyitaw.
Setidaknya ada 33.000 warga Myanmar tinggal di Jepang per Juni 2020. Hampir separuh dari mereka mengantongi visa "pelatihan teknis" sehingga mereka dapat bekerja di Jepang.
Pemerintah Jepang pada Senin meminta Myanmar untuk membebaskan para pemimpin yang ditangkap setelah militer mengambil alih kekuasaan.
Jepang menambahkan pihaknya mendukung demokrasi di Myanmar dan mendesak otoritas setempat segera memulihkan kembali pemerintahan yang demokratis di Naypyitaw. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil